Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan perlu konsistensi untuk mencegah warga negara Indonesia bergabung dengan Islamic State of Irak and Syria (ISIS).

Tedjo menilai upaya antisipasi melalui internet dengan menghapus domain yang terkait dengan ISIS, misalnya. Namun upaya tersebut tidaklah mudah, karena website-website berisi ajakan bergabung dengan organisasi terlarang itu tersembunyi.

Orang-orang yang mendesain laman ISIS sangat lihai dalam mengaitkan konten ke website lain. Sehingga sulit untuk dilacak, berbeda jauh dengan pornografi yang bisa diendus melalui kata kunci seperti sex, porn dan lainnya.

"Mereka ini yang menggunakan website untuk terorisme, dibikin Link ke website lain. Tidak bisa dihapus secara otomatis. Mereka akan masuk ke website orang, caranya seperti itu. Ini akan jadi masukan untuk Kominfo, agar dihapus," kata Tedjo di Jakarta, Senin (23/3/2015).

Diperlukan konsistensi dalam hal ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk terus menyisir laman-laman yang bisa diakses dari Indonesia. Langkah pemblokiran website bisa dijadikan salah satu opsi. Selain itu, pemerintah telah membuat badan khusus.

Dalam waktu dekat Menkopolhukam mengaku akan meresmikan Badan Cyber Nasional (BCN). Badan tersebut berfungsi sebagai polisi dunia maya yang mengawasi konten-konten di jagad internet Indonesia.

Nantinya BCN pun akan mengendalikan peredaran data-data yang terindikasi berisi ajakan-ajakan untuk masuk ISIS.

"Nanti akan kita resmikan Badan Cyber Nasional menggunakan Keppres. Tentu untuk menanggulangi ini semua," kata Tedjo.