TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan saat ini ada sekitar 5‎8 persen dari kabupaten kota di Indonesia bermasalah dengan sumber air bersihnya.

Bahkan, sekitar lebih dari 250 kabupaten dari jumlah total 500-an kabupaten kota terancam krisis air bersih.

Dijelaskan Tjahjo, permasalahan itu diakibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat terbelit utang.

Jika dijumlah, total ada Rp 4,8 triliun kewajiban PDAM yang harus dibayar. Dugaaan sementara, hutang menumpuk karena harga air minum yang murah dan biaya operasional melambung tinggi.

Saat ini, Presiden Joko Widodo, Kemendagri bersama pihak-pihak terkait seperti Kemenkeu tengah intens membahas cara mengurai masalah tersebut.

"Kami sudah rapat dengan Menkeu dan ijin langsung dengan bapak presiden ini harus diselesaikan," kata Tjahjo Kumolo ditanyai wartawan usai menghadiri acara peresmian Indeks Kota Cerdas yang diselenggarakan Harian Kompas di JCC, Selasa (24/3/2015).

Perhatian ini bukan berarti mengganti seluruh hutang yang diderita PDAM. Nantinya, pemerintah pusat akan melakukan pemeriksaan. Tujuannya guna mengetahui penyebab kekurangan pembayaran. Bisa karena manajemen atau adanya oknum sehingga tidak mampu bayar.

"Akan kami cek dulu, ini karena manajemennya atau karena oknum ga mampu dan sebagainya," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, kondisi ini perlu disikapi dengan cepat. Kalau tidak, maka utang PDAM akan terus berbunga dan merugikan masyarakat, lantaran bangkrut.

Utang PDAM memang diambil alih pemerintah pusat. Namun tidak semuanya, Tjahjo menjelaskan skema pembayaran dilakukan bertahap. Tidak sekaligus langsung dilunasi pemerintah pusat.

"Dilunasi, bertahap. Kalau kita bayar semua kan keenakan," kata Tjaho.

Nantinya, tim dari Kemenkeu, BPKP dan Kemendagri pun membantu melakukan audit memeriksa keuangan PDAM. Harapannya tahun ini bisa rampung dan memetakan masalah, sehingga alokasi untuk tahun depan bisa berjalan.

Dari sekian banyak PDAM yang bermasalah, mayoritas berada di kota dan kabupaten kecil. Sementara di kota-kota besar semuanya terkendali, selain karena manajemennya bagus, juga melibatkan pihak swasta. Namun ada satu kota yang sumber air bersihnya hampir habis.

"Jakarta, Bandung cukup bagus, karena Jakarta sudah mulai melibatkan pihak ketiga. Tapi Jakarta sumber air bersihnya yang harus dicari lagi," imbuh Politikus PDIP itu.