TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mayjen TNI (purn) Nachrowi Ramli mengatakan partai berlambang mercy tak ingin terjadi kongres tandingan.

Kongres Partai Demokrat dibawah kepemimpinan SBY akan digelar pada 11-13 Mei 2015 di Surabaya, Jawa Timur.

Mengantisipasi hal itu, Demokrat menghimbau seluruh kader untuk tidak menganggu pelaksaanaan kongres dan memecah belah partai.

"Inilah yang kita anggap keadaan sekarang extra ordinary (luar biasa). Ini udah kayak musik duren. Main belah-belah aja, pecah-pecah aja," kata Nachrowi di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Nachrowi menegaskan, pihak-pihak yang berencana untuk memecah belah partai agar mengurungkan niatnya. Sebab, kata dia, kongres partai hanya bisa diikui oleh kader yang mempunyai hak suara.

Baik dari pendiri partai, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang,dan organisasi sayap.

"Kalau pendiri yang aware (sadar), sudah tentu mereka memberi masukan dan akan kita hargai. Saya beranggapan, para pendiri sangat dihormati dan mulia. Partai Demokrat akan mewadahi semua aspirasi," tegas Nachrowi.

Sebelumnnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Muktamar VIII di dua tempat untuk memilih dan menetapkan kepengurusan baru. Muktamar pertama digelar di kota perjuangan Surabaya, Jawa Timur dengan menunjuk Romahurmuziy menjadi ketua umum.

Sementara muktamar kedua digelar di Jakarta yang memilih Djan Faridz menjadi ketua umum.

Sementara itu, Partai penguasa di zaman orde baru yakni Partai Golkar juga menggelar dua Musyawarah Nasional IX untuk menentukan kepengusan baru.

Munas pertama digelar di Bali yang menetapkan untuk menunjuk kembali Aburizal Bakrie. Sementara Munas partai berlambang beringin juga dilangsungkan di Ancol, Jakarta dan memilih Agung Laksono menjadi ketua umum.

Hingga saat ini, kekisruhan internal kedua partai tersebut masih berlangsung. Kedua kubu yang bertikai sama-sama menyebut helatan muktamar dan Munas mereka yang sah.