TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di Kongres IV Bali mengatakan agar pemimpin tidak melenceng dari tugas sebagai kepala negara, tetap berpegang pada konstitusi, dan tidak melupakan sejarah.

Menurut Direktur Populi Center, Nico Harjanto pidato Mega itu seperti berbicara dengan cermin dan semestinya hal itu menjadi koreksi untuk partainya.

‪"Dari pidato Megawati, ada kritik keras kepada parpol pendukung, terutama PDIP karena pidato itu seperti bicara di depan kaca," kata Nico dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).

Nico menuturkan, dalam pidato yang disampaikan Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 itu mengingatkan kehidupan bernegara hendaknya sesuai dengan konstitusi.

Menurutnya, sesuai konstitusi kita sistem pemerintahan adalah presidensial maka presiden hendaknya didukung bukan dikritik oleh partai pendukung.

"Mestinya semua partai pendukung ada di belakang presiden, bukannya ambil alih peran presiden. Ini yang harus dipahami politisi PDIP," tuturnya.

Seperti diketahui, pada salah satu bagian pidato politiknya, dalam pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, Megawati mengatakan, berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan, dengan mobilisasi sumber daya.

"Semuanya wajar ketika diabdikan untuk pemimpin terbaik bangsa. Namun, praktik yang berlawanan kerap terjadi. Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan yang menjadi 'penumpang gelap' untuk menguasai sumber daya alam bangsa," kata Mega.

"Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan saudara-saudara," ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu, Megawati meminta pemerintah untuk tangguh dalam melakukan negosiasi kontrak pengelolaan sumber daya alam.

Ia mengingatkan bahwa banyak kontrak pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang akan segera berakhir.

"Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, kontrak Merah-Putih ditegakkan. Demikian pula, badan usaha milik negara harus diperkuat dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari," ujar Mega.