Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Ikrar Nusa Bhakti mengkritik cara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengungkapkan kemarahan dalam pidato pembukaan Kongres IV PDIP di Bali.

Ikrar Nusa Bakti dan Pramono Anung

Dalam pidatonya, Mega mengatakan agar pemimpin tidak melenceng dari tugas sebagai kepala negara, tetap berpegang pada konstitusi, dan tidak melupakan sejarah.

"Mengungkapkan kemarahan di kongres itu tidak pantas. Hal itu bisa dilakukan secara internal," kata Prof Ikrar dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).

Prof Ikrar menuturkan, kritik Megawati terhadap pemerintahan saat ini hendaknya dilakukan dengan tata cara yang elegan. Menurut dia, di negara-negara barat jika sebuah partai penguasa ingin melakukan kritik terhadap pemerintah dilakukan secara internal dan tertutup.

"Kritik itu penting, tapi ada tata caranya. Jangan menghinakan Presiden dan Wakil Presiden," tegasnya.

Megawati Soekarnoputri

Pada salah satu bagian pidato politiknya, dalam pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, Megawati mengatakan, berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan, dengan mobilisasi sumber daya.

"Semuanya wajar ketika diabdikan untuk pemimpin terbaik bangsa. Namun, praktik yang berlawanan kerap terjadi. Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan yang menjadi 'penumpang gelap' untuk menguasai sumber daya alam bangsa," kata Mega.

"Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan saudara-saudara," tambahnya.

Untuk mencegah terjadinya pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu, Megawati meminta pemerintah untuk tangguh dalam melakukan negosiasi kontrak pengelolaan sumber daya alam.

Megawati mengingatkan bahwa banyak kontrak pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang akan segera berakhir.

"Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, kontrak Merah-Putih ditegakkan. Demikian pula, badan usaha milik negara harus diperkuat dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari," ujar Mega.(*)