TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kongres IV PDI Perjuangan yang baru saja usai dinilai akan berhasil apabila partai itu bisa memastikan Pemerintahan Jokowi-JK mempraktikkan Jalan Trisakti serta Strategi Nawa Cita hingga akhir masa pemerintahan.

Ada dua cara memastikan hal itu, yakni mengawal dari luar pemerintahan atau terlibat secara ad hoc ke Pemerintahan.

Seperti diungkapkan Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung‎, Muradi, bisa dipahami kenapa Kongres IV PDI-P tak hanya berakhir dengan terpilihnya struktur kepengurusan DPP yang baru.

Karena selain memilih pengurus baru, juga ada penekanan untuk memperbaiki dan mempertegas relasi partai moncong putih tersebut dengan Presiden Joko Widodo.

"Penegasan ini penting agar pengurus baru PDI Perjuangan juga berkewajiban untuk menjaga agar relasi dengan pemerintah dapat makin efektif," kata Muradi, Minggu (12/4/2015).

Dalam konteks itu juga, lanjutnya, bisa dipahami kenapa menjadi penting bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menegaskan terminologi 'Petugas Partai' pada pidato pembukaan dan penutupan kongres.

"Petugas partai lebih pada penegasan kader-kader partai yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bekerja dalam skema platform partai yang berbasis pada konstitusi. Yang mana muara untuk mensejahterakan rakyat adalah dalam skema tersebut," jelasnya.

Artinya, terminologi 'Petugas Partai' adalah langkah untuk memastikan agar jalan Trisakti dan program Nawa Cita terimplementasi dalam setiap kebijakan yang dibuat Pemerintahan.

"Dan hal tersebut harus bersifat mengikat kader-kader partai yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun jabatan terkait lainnya," ujar Muradi.

Menurut Muradi, tidak bisa dibayangkan jika kemudian partai politik benar-benar lepas untuk mengontrol dan mengawasi agar setiap kebijakan dan programnya berbasis pada platform partai yang menjadi visi dan program yang harus dijalankan. Tentu saja ukuran pengawasan dan kontrol partai terhadap kader yang disebut 'petugas partai' tersebut setidaknya berbasis pada dua cara.

Yakni, pertama, mengawalnya dalam bentuk substansi dan implementasi program. Pada cara pertama ini memang tidak mengharuskan agar kader-kader PDI-P ikut terlibat secara aktif dengan memperbanyak jabatan strategis untuk menyokong kinerja Presiden Jokowi.

"Hal ini sepenuhnya diserahkan pada kemampuan akselerasi politik dari Jokowi dalam memastikan program dan kebijakannya berbasis Trisakti dan Nawacita," ujarnya.

Dan yang kedua, PDI-P memastikan agar jalan Trisakti dan Nawa Cita harus menjadi roh dan basis setiap pengambilan kebijakan dan program. Pada cara ini, pada derajat tertentu, PDI-P perlu melakukan penekanan dan dimungkinkan menyokong secara ad hoc dengan membuat tim khusus agar presiden lebih memahami arah gerak dari platform partai dengan jalan Trisakti dan Nawa Cita.

"Atau bisa juga partai menginginkan penyokongan terbuka, yakni sejumlah kader yang dirasakan pantas untuk mengisi posisi strategis sebagai menteri dan atau jabatan strategis lainnya," bebernya.

Berdasarkan pengamatan Muradi, sebenarnya cara yang pertama sudah dilaksanakan, setidaknya sejak Jokowi-JK mulai memerintah. Namun, pengamatannya menunjukkan cara itu masih bisa dibilang gagal membangun konstruksi Trisakti dan Program Nawa Cita.

Kini, tantangannya adalah menunggu PDI-P, apakah masih memberikan kesempatan pada kadernya yang menjadi 'Petugas Partai, untuk mendesakkan agar segera mengimplementasikan Jalan Trisakti dan Nawacita.

"Atau kemudian mendesakkan pentingnya melakukan pergantian sejumlah menteri agar kebijakan yang dibuat lebih efektif dengan jalan Trisakti dan program Nawa Cita," ujar Muradi.

"Dua cara tersebut pada akhirnya menjadi indikator dari keberhasilan pelaksanaan Kongres IV PDI Perjuangan untuk mengelola dan memperbaiki relasi antara partai dengan kader-kadernya, khususnya dengan Presiden Jokowi," pungkasnya.