TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kongres IV PDI Perjuangan dinilai fenomenal bukan hanya karena mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum parpol pertama yang bisa menjaga kebesaran partainya selama belasan tahun.

Namun juga karena kongres itu memastikan gerak langkah partai menuju modernisasi, sekaligus memastikan pelaksanaan Nawa Cita oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Banten, Leo Agustino, Kongres PDI-P telah menunjukkan kedinamikaannya sendiri.

Selain menguatnya konsolidasi dalam tubuh PDI-P melalui pengukuhan Megawati, di sisi lain, kongres juga menunjukkan proses regenerasi pada trah Soekarno.

"Ini setidaknya terlihat dari pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan, dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dalam pengurus DPP PDIP periode 2014-2019," jelas Leo, Senin (13/4/2015).

Kondisi itu didorong atas survei yang cukup mengejutkan bahwa 47,5% dari pengurus PDI-P di tingkat Daerah dan Cabang menghendaki adanya modernisasi partai.

Dalam arti kata lain, perlu pengelolaan partai yang lebih efektif dan profesional. Kedua, mulai terlihatnya penataan ulang yang baik atas hubungan PDI-P dengan Pemerintah.

Pasca-pemilihan presiden, hubungan Megawati dengan Jokowi mengalami dekat-renggang.

Kerenggangan antara keduanya nampak jelas ketika Mega dan Jokowi tidak berbincang sedikitpun di acara Musyawarah Nasional Kedua Partai Hanura di Solo, 5 Februari 2015. Alasannya sederhana, yakni Jokowi kurang mengakomodasi nama-nama yang diusulkan Megawati dari Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Luar biasanya, hal demikian sama sekali nampak hilang ketika Megawati dan Jokowi berinteraksi di Kongres IV PDI-P di Bali.

Buktinya, dalam pernyataannya menanggapi pidato Megawati di pembukaan kongres, secara tegas Presiden Jokowi mengatakan tidak ada masalah antara Istana dan partai pengusung.

Hal itu menjadi krusial karena situasi harmonislah yang diharapkan dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia. Tentu keharmonisan tersebut diawali dengan kedekatan hubungan antara pemerintah dan partai pengusung.

"Adalah suatu kerisauan bersama jika partai pengusung presiden justru menjadi batu penghalang bagi kerja-kerja presiden ke depan. Oleh karena itu, usaha untuk menormalkan hubungan antara partai dan Istana menjadi sangat penting teutama bagi bekerjanya pemerintah secara optimal," jelasnya.

Ketiga, adalah terkait kerisauan partai-partai pengusung akan adanya 'penumpang gelap' dalam pemerintah Jokowi-JK. Kerisauan yang diungkapkan secara terbuka oleh Megawati itu sebenarnya terkait masalah harmoni di atas.