TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Percepatan pembangunan daerah tidak semata menjadi kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan daerah.

Akan tetapi, juga dalam rangka pencapain strategi pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

"Program transmigrasi memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan daerah, karena transmigrasi pada hakikatnya merupakan pembangunan daerah atau bagian integral dari pembangunan daerah, melalui pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi" ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar, Selasa (14/4/2015).

Hal itu sesuai dengan amanat UU No 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Program transmigrasi juga merupakan perwujudan Nawa Cita ketiga Pemerintahan Jokowi-JK: "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

"Melalui pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, telah tumbuh sentra-sentra produksi di bidang pangan yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang menciptakan berbagai lapangan kerja dan peluang usaha baru, sehingga mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah" imbuh Menteri Marwan.

Dari pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut juga mendukung terbentuknya pusat-pusat pemerintahan baru di daerah. Sampai saat ini tercatat sebanyak 1.168 desa, 385 kecamatan serta 104 kabupaten/kota baru.

Bahkan dua ibukota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman transmigrasi, yaitu Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat, dan Tanjung Salor atau Bulungan ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

Tidak dipungkiri bahwa program transmigrasi sempat meredup pada awal era reformasi. Namun saat ini kesadaran terhadap pentingnya transmigrasi telah tertanam kuat kembali.

Banyak Pemerintah Daerah di luar Jawa yang menjadikan program transmigrasi untuk mempercepat pembangunan kawasan yang ada di daerahnya. Latar belakangnya terutama karena kurangnya sumberdaya manusia setempat yang berkualitas untuk membangun kawasan yang belum berkembang.

"Program transmigrasi menjadi solusi bagi Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan yang sulit berkembang, dengan mendatangkan transmigran yang memiliki skill dan pengalaman untuk mengolah potensi sumberdaya yang ada untuk membangun dan mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan ekonomi yang produktif, maju dan sejahtera" terang Menteri Marwan.

Ia menambahkan, saat ini dukungan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi terus meningkat. Sebanyak 30 Pemerintah Daerah telah menandatangani nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) bidang transmigrasi dalam lingkup Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) antara daerah pengirim dan penerima transmigran.

30 Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari 17 provinsi dan 13 kabupaten/kota. Meliputi 7 provinsi pengirim transmigran yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan 10 provinsi penerima transmigran yaitu Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku.

Serta 8 kabupaten/kota pengirim transmigran yaitu Kota Bandung, Kuningan, Cirebon, Grobogan, Kulonprogo, Nganjuk, Ngawi, Banyuwangi, dan 5 kabupaten penerima transmigran yaitu Buton, Kayong Utara, Kuburaya, Boalemo, Banggai Kepulauan.