Badrodin Akui Pungutan Liar dan KKN Masih Terjadi di Internal Polri
Calon Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti mengakui masih ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan pungutan liar karena minimnya anggaran Polri.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti mengakui masih ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan pungutan liar karena minimnya anggaran untuk Polri.
"Kita tidak menolak tuduhan pungli masih terjadi di internal Polri. Saya sampaikan keterbatasan anggaran di Polri menjadi salah satu penyebabnya. Tapi itu bukan pengecualian dari kami, korupsi tetap saja korupsi," ujar Badrodin dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (16/4/2015).
Badrodin menilai pungutan liar dan KKN juga disebabkan sistem kerja Polri. Selama ini masih banyak celah dalam sistem kerja di kepolisian yang bisa dimanfaatkan oknum polusi untuk melakukan korupsi.
Ia memastikan kelak dilantik sebagai Kapolri bakal berupaya keras meminimalisir pungutan liar dan KKN di tubuh Polri. Salah satu resepnya membentuk Tim Penertiban Internal.
"Hal pertama kita akan benahi sistem kerja terlebih dahulu, setelah itu kita akan membentuk tim internal syukur-syukur itu dapat menghilangkan pungli dan korupsi," sambung Badrodin.
Sistem kerja yang menjadi celah terjadinya KKN dan pungutan liar berlangsung ketika masyarakat meminta pelayanan dan perlindungan kepolisian. Sejumlah oknum memanfaatkan pungutan liar dan KKN dalam interaksi tersebut.
"Oleh karenanya ke depan kita akan membuat sistem online, jadi apabila mau perpanjang SIM (Surat Izin Mengemudi), masyarakat tidak perlu datang ke kantor polisi," papar mantan Kapolda Jawa Timur itu.
