TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti memaparkan persoalan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia.

Pemaparan Badrodin untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR Junimart Girsang seputar ISIS saat uji kelayakan dan kepatutan Calon Kapolri di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

"ISIS merupakan kelompok radikal bukan di Indonesia dan dunia. Negara yang tidak stabil dimasuki ISIS. Ini meresahkan. Di negara lain Libya dan Yaman, beberapa negara lain sudah masuk," ujar Badrodin.

ISIS masuk ke negara lain kemudian membentuk angkatan bersenjata. Menurut Badrodin, organisasi ISIS lebih berbahaya dari Al-Qaeda.

"Ini lebih berbahaya dari Al-Qaeda. Muslim dan non Muslim yang tidak sepaham dikatakan kafir. Mereka diperangi. ISIS ini kan di Indonesia didukung kelompok yang umumnya terlibat terorisme," katanya.

Badrodin mengungkapkan ISIS lebih banyak pada tataran ideologi. Sehingga tidak cukup dilakukan proses penegakan hukum. Sebab, ISIS lebih mempengaruhi pemikiran seseorang.

Kemudian, kata Badrodin, belum ada pihak yang bertanggungjawab menanggulangi ISIS.

"Siapa yang bertanggungjawab? Ini BNPT bis dengan Kementerian Agama memanfaatkan tokoh Agama untuk yang terjangkit pemahaman ISIS," katanya.

Badrodin menyarankan diperlukannya payung hukum. Pasalnya, ISIS dilarang tetapi belum ada regulasi yang mengaturnya. Caranya, dengan Perppu maupun Revisi UU Anti Teror.

"Bagaimana yang ke Suriah, bisa bebas bergerak. kita menghalangi alasannya apa, selama tidak melangar hukum, kita tidak bisa melarang," tuturnya.