‎TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai tersandera kekuatan politik.

Demikian dikatakan Peneliti LIPI Siti Zuhro‎ dalam diskusi 'Evaluasi 6 bulan Pemerintahan Jokowi' di Jakarta, Minggu (19/4/2015)‎.

"Presiden tersandera oleh kuatnya tarikan kekuatan yang ada. Karena tak cukup piawai mengelola kekuatan-kekuatan yang ada," kata Siti.

Khususnya kekuatan partai pendukung yakni PDI Perjuangan dengan relawan Jokowi. Sehingga pola relasi Jokowi-PDIP-Relawan dinilai kurang harmonis dan tidak solid.

"Sementara secara umum, pola relasi Jokowi dengan DPR dan partai-partai politik yang ada baik KIH dan KM, pengusaha dan rakyat juga tampak kurang sinergis," imbuhnya.

Ia menuturkan baru kali ini seorang Presiden tidak menjabat sebagai Ketua Umum Parpol.

Idealnya, kata Siti, akan sangat baik ketika presiden tidak merangkap sebagai ketua umum partai politik. Namun, realitis politik di Indonesia bisa saja ini dianggap sebagai kekurangan.

"Implikasi dari relasi atau komunikasi yang tak berjalan memadai antara presiden dengan kekuatan-kekuatan tersebut dan masalah leadership RI membuat kinerja pemerintah tak lancar," katanya.

Selain itu, Siti menilai sulit mengharapkan presiden melakukan perubahan fundamental terkait hukum dan demokrasi.

Sebab, terlihat tidak hadirnya kepemimpinan presiden.

"Ketegasan, kejelasan dan konstitensi presiden tidak terombang-ambing sendiri dan publik juga tidak bingung," ujarnya.