Mendikbud: UN 2015 Tidak Perlu Dimoraturium, Tetapi Diperbaiki
Sebaiknya jika menemukan kebocoran soal segera laporkan jangan cuma diobrolkan saja
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Adanya kasus kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2015 yang terunggah di media penyimpanan Google Drive membuat adanya usulan moratorium UN untuk keperluan evaluasi.
Anies beralasan kebocoran soal selalu terjadi tiap tahunnya. Ia menganggap persoalan itu bisa diatasi dengan melaporkannya ke Kemendikbud maupun ke kepolisian.
"Solusinya yang harus diperbaiki. Apakah kita sudah sempurna dalam menjalankan ujian itu? Apakah kalau belum sempurna lalu kita hentikan?" kata Anies Baswedan, Sabtu (19/4/2015) seperti dikutip dari keterangan pers Kemendikbud.
Nah, kata Anies Baswedan, sebaiknya jika menemukan kebocoran soal segera laporkan jangan cuma diobrolkan saja. Biar bisa diproses secara hukum.
Anies Baswedan memilih mengoreksi kekurangan UN setiap tahunnya dan memberikan sanksi kepada mereka yang membocorkan soal UN, termasuk guru dan oknum.
"Kami harus koreksi. Kita terus sempurnakan. Jika masih ada ratusan ribu guru yang menjaga amanah, masak dikalahkan dengan satu dua orang yang pengkhianat. Justru kami akan beri sanksi yang menjadi pengkhianatnya," kata Anies Baswedan.
Mantan rektor Universitas Paramadina ini mengakui kebocoran soal UN di beberapa daerah bisa dilihat dari hasilnya.
Salah satunya, kata Anies, jika ada kelonjakan nilai di suatu daerah yang dulunya mendapat nilai rendah. Dia pun berjanji akan menyelidikinya jika menemukan hal serupa.
"Kami bisa melihat apakah soal-soal itu dipakai di beberapa daerah atau tidak dari jawabannya. Karena selama ini kita punya pola jawaban tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap daerah," kata Anies Baswedan.
Sebelumnya, Kemendikbud menganalisa bahwa soal yang diunggah di Google Drive merupakan soal untuk wilayah Yogyakarta dan Aceh.
Untuk Yogyakarta, hasil pemindaian lembar jawaban siswa tidak menunjukkan adanya kecenderungan pola jawaban yang sama sehingga UN tidak akan diulang di Yogyakarta.
Sementara, untuk Aceh pemindaian belum selesai dilakukan. Jika ditemukan bukti kuat adanya ketimpangan dan kecurangan pesertanya selama proses pelaksanaan, Anies menekankan UN bisa saja diulang.
"Sudah ada ancer-ancer waktu tetapi saya tidak menentukan sebelum memang mau diulang," kata Anies Baswedan. (Agustin Setyo Wardani)