Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menanggapi survei Poltracking terkait evaluasi publik terhadap kinerja enam bulan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasilnya, sebanyak 48,5 persen publik tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.‎

"Saya melihat survey terlalu cepat dilakukan sementara pemerintah baru berjalan empat bulan dengan pekerjaan rumah menumpuk," kata Juru Bicara Fraksi NasDem Zulfan Lindan ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Zulfan menilai objektifitas survei tersebut patut dipertanyakan. Namun mengenai wacana adanya reshuffle kabinet, ia sependapat. "Saya sangat setuju. Untuk menteri yang sudah bisa dinilai sejak dini tidak menunjukkan kinerja positif segera dievaluasi," ujarnya.

Namun, ia enggan menyebutkan menteri yang layak diganti dari kabinet kerja Jokowi-JK. "Jangan disebut lah. Enggak enak. Kan hampir semua kawan-kawan sendiri," sambung Zulfan.

Hasil survei Poltracking menunjukkan selama enam bulan Jokowi-JK memimpin, 48,5 persen publik tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8 persen dan kurang puas 42,7 persen), dan hanya 44 persen mengatakan puas, (sangat puas 3,5 persen dan cukup puas 40,5 persen), sementara 7,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak jawab.

"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita masih belum maksimal," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha.

Survei ini, kata Hanta, menutut Jokowi-JK segera meningkatkan kualitas kinerja, menggenjot berbagai program dan agenda pemerintahan agar sesuai dengan yang ditargetkan."Program Nawacita dan agenda revolusi mental harus benar-benar direalisasikan sesuai janji kampanye," ujarnya.

Survei nasional Poltracking dilaksanakan pada 23-31 April 2015. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1200 responden dan margin of error +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. ‎