Arus modal yang melintas wilayah batas negara telah meningkat secara signifikan. Sime Darby dari Malaysia telah menanamkan modal sekitar 600 juta dollar AS untuk mengembangkan kebun kelapa sawit di Afrika, ZAMBEEF dari Zambia telah menanam modal untuk mengembangkan peternakan di negara-negara tetangganya, dan perusahaan sabun B-29 dari Indonesia telah menanamkan modalnya di Etiopia.

Dalam kaitan ini, Indonesia sebagai tuan rumah akan menyelenggarakan Pertemuan Bisnis Asia Afrika (AABS) 21-22 April di Jakarta untuk mempertemukan CEO dari 47 negara Asia dan Afrika dengan CEO Indonesia. Diharapkan mereka dapat mendiskusikan peningkatan kerja sama bisnis, perdagangan, dan investasi. Untuk ini telah dirancang empat agenda meliputi infrastruktur, perdagangan, agribisnis, dan kemaritiman.

Gagasan kompetitif

Adalah suatu tantangan bagi Indonesia, bagaimana mengusahakan agar hasil KTT Asia Afrika 2015 dapat menghasilkan nilai tambah pada gagasan lain yang sedang dalam proses pengembangannya, misalnya ASEAN akan melahirkan Komunitas ASEAN pada akhir 2015, Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) akan disepakati dalam waktu segera, demikian juga formula pengganti Protokol Kyoto yang akan disepakati di Paris akhir tahun ini, serta Kemitraan Ekonomi Baru untuk Pembangunan Afrika (NEPAD) yang didukung Jepang. Salah satu yang dipersiapkan sebagai hasil KTT Asia Afrika 2015 adalah peningkatan NAASP yang akan mendorong kemakmuran Afrika. Hendaknya program dan rencana kegiatannya saling memperkuat dengan NEPAD dan program lain yang sejenis dan dihindarkan adanya pengulangan atau tumpang tindih satu sama lain yang dapat menyebabkan pemborosan.

Di bidang politik, KTT Asia Afrika 2015 akan menghasilkan dokumen mengenai Palestina yang saat ini sedang mengalami krisis. Serangan Israel pada Juli 2014 telah menghancurluluhkan Gaza, sedangkan proses rekonstruksi berjalan tersendat-sendat sehingga banyak anak-anak yang meninggal karena hipotermia. Di samping itu, masalah tersedianya air, listrik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan masalah penahanan anak-anak, permukiman baru di Jerusalem, penghancuran rumah karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Tepi Barat (West Bank), dan pemindahpaksaan suku Badui yang biasa berpindah-pindah.

Dasasila Bandung menghormati HAM fundamental dan persamaan hak semua bangsa. Majelis Umum PBB 2012 telah memberikan status baru "pengamat PBB bukan anggota" setara dengan status Vatikan di PBB dan mengakui hak bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Bisakah bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang berkumpul di Jakarta tampil kohesif untuk memberikan dorongan politik yang kuat dan solidaritas kolektif bagi perjuangan bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri?

Makarim Wibisono
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga

* Artikel ini sebelumnya tayang di Harian Kompas edisi Senin (20/4/2015).