TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jenderal Pol Badrodin Haiti bukan lah pilihan pertama Presiden Joko Widodo untuk diusung sebagai Kapolri, karena sebelumnya Presiden sempat mencalonkan Budi Gunawan yang kini menjabat Wakapolri.

Namun demikian lulusan Akademi Polisi tahun 1982 itu memastikan, bahwa komando Polri berada di tangannya, dan Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri itu, tidak akan mendominasi di tubuh Polri.

"Kapolrinya saya, yang komando adalah saya," ujar Badrodin usai menghadiri Konferensi Parlemen, di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2015).

Ia juga menyebutkan bahwa Budi Gunawan yang merupakan lulusan Akpol tahun 1983 itu adalah mitra kerjanya, dan ia sempat beberapa kali bekerja sama dengannya. Sejauh ini kata dia hubungan kerjanya dengan Budi Gunawan berlangsung cukup baik.

Budi Gunawan sebelumnya adalah calon Kapolri, dan sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR walau pun saat itu ia berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Status tersebut bisa ia tanggalkan, setelah gugatan praperdilannya terhadap KPK dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun presiden justru membatalkan pencalonan Budi, karena dianggap menimbulkan kontrofersi di masyarakat. Badrodin Haiti yang saat itu menjabat sebagai Wakapolri akhirnya dicalonkan.

Setelahnya Budi Gunawan ditunjuk oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) sebagai Wakapolri, dan pelantikannya berlangsung tertutup.

Badrodin mengatakan penunjukan Budi Gunawan sebagai Wakapolri sudah dilakukan sesuai prosedur.

Wanjakti yang terdiri dari delapan perwira tinggi sudah sepakat menunjuk Budi Gunawan, melalui proses yang tidak mudah.

"Tentu sudah dipertimbangkan banyak positifnya, jadi kalau melihat orang itu jangan melihat negatifnya, tetap setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya," ujarnya.

Ia memastikan bahwa segala pertentangan yang terjadi di masyarakat soal Budi Gunawan sudah dibahas sebelum Wanjakti menunjuknya.

Presiden pun sempat memberi pengarahan, bahwa Wanjakti bebas menunjuk siapapun sebagai Wakapolri sesuai peraturan yang berlaku.

"Saya sudah mendapatkan satu arahan bahwa silakan dilaksanakan ssuai dengan prosedurnya, artinya pak Presiden tidak menunjukkan orangnya, Itu diserahkan sepenuhnya pada Wanjakti," katanya.