TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyediakan layanan publik menuai dukungan dari masyarakat.

Publik menilai positif kinerja pemerintahan Jokowi-JK di bidang kesejahteraan sosial selama enam bulan terakhir.

Ini terutama dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan.

Ketika kondisi ekonomi sebuah pemerintahan dinilai tidak memuaskan, umumnya akan diikuti dengan naiknya ketidakpuasan publik pada kinerja bidang kesejahteraan sosial.

Namun, ada perbedaan untuk enam bulan periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Angka penilaian pada bulan keenam ini tidak berbanding lurus dengan penilaian kinerja pemerintah di bidang ekonomi yang melorot.

Sebagaimana diulas pada tulisan evaluasi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bidang ekonomi (Kompas, 29/4), hanya 25,4 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi.

Hampir tiga perempat bagian responden menyatakan ketidakpuasannya.

Namun, hasil survei tatap muka yang dilakukan Litbang Kompas, pertengahan April lalu, mencatat, rata-rata tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial (kesos) justru mencapai 61,9 persen.

Proporsi ini hampir  sama dengan penilaian kinerja pemerintah pada triwulan pertama Januari 2015.

Jika ditelusuri lebih lanjut, kinerja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan jadi penopang apresiasi positif oleh publik.

Setidaknya dari dua kali survei, yaitu di era tiga bulan dan enam bulan pemerintahan, kedua bidang ini mendapatkan apresiasi yang relatif tinggi dengan rata-rata sebanyak 64 persen responden menyatakan puas pada kinerja pemerintah.