‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay menyebut ongkos naik haji Indonesia tahun ini dipastikan lebih rendah dari Malaysia‎.

Hal itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.‎ Penurunan ongkos haji di Indonesia itu setelah DPR bersama pemerintah melakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap semua komponen BPIH. Karena itu, tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa ongkos haji Indonesia lebih mahal dari negara-negara tetangga.

"Saya tadi berkesempatan cari informasi mengenai ongkos haji negara-negara tetangga. Saya menemukan bahwa dua tahun terakhir ini, besaran ongkos haji di Malaysia adalah 9980 ringgit. Itu setara dengan R36.526.800 dengan kurs 3660 per ringgit. Sementara, BPIH telah ditetapkan sebesar USD 2717 atau setara dengan Rp33.962.000. Artinya, ongkos haji Indonesia lebih murah Rp2.564.800," kata Saleh melalui pesan singkat, Minggu (3/5/2015).

Saleh menuturkan‎ jika selama ini ongkos haji Malaysia dinilai paling murah di kawasan ini, untuk tahun 2015 ongkos haji Indonesia dipastikan paling murah di antara negara-negara tetangga. Sebagai perbandingan, tahun lalu, ongkos haji paling murah di Singapura adalah 6990 Dollar dan tertinggi 13.650 Dollar. Itu artinya sama dengan antara Rp67-131 juta.

Sementara itu, kementerian agama Brunei Darussalam baru-baru ini telah menetapkan besaran ongkos haji antara 8000 - 15.000 Dollar Brunei. Itu artinya, tahun 2015 ini ongkos haji termurah di Brunei adalah Rp 78.216.000 dan termahal adalah Rp146.655.000.

"Penetapan ongkos haji di Singapura dan Brunei berbeda dengan di Indonesia. Mungkin karena jamaahnya sedikit, penyelenggaraan haji tidak serumit di Indonesia. Penyelenggaraan haji di Singapura dikelola oleh MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura), sementara di Brunei, dikelola oleh Kementerian Urusan Agama," kata Politisi PAN itu.

"Bedanya, penetapan ongkos haji diserahkan pada biro-biro perjalanan haji. Yang dikontrol adalah bahwa besaran ongkos haji tidak boleh lebih dari batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, wajar jika ongkos hajinya berbeda-beda. Kira-kira kalau dibandingkan dengan Indonesia, BPIH Plus beda dengan BPIH Reguler," tambahnya.

Menurut Saleh, tahun depan, besaran BPIH bisa lebih diefisienkan lagi. Pasalnya, sesuai dengan amanat UU Pengelolaan Keuangan Haji, tahun depan semestinya sudah terbentuk BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Melalui badan ini, pengelolaan dan pemanfaatan dana haji bisa semakin maksimal dan terbuka. Badan ini diharapkan dapat berfungsi seperti lembaga Tabung Haji Malaysia.

"Kalau BPKH telah dibentuk, lembaga itu tentu memiliki kewenangan penuh mengelola keuangan haji. Termasuk di antaranya menginvestasikannya sehingga menambah manfaat bagi para jamaah haji. Tabung haji, prinsipnya juga begitu. Mereka menginvestasikan uang jamaah ke berbagai bidang, termasuk perbankan, perkebunan, perhotelan, dan sektor-sektor lain yang pasti mendatangkan keuntungan. Nah, keuntungannya itulah yang dibagi kepada jamaah. Setiap tahun, tabung haji membagi profitnya kepada para jamaah dengan mengurangi beban ongkos haji mereka. Ada juga manfaat-manfaat lain yang diperoleh, seperti untuk kegiatan dakwah, memakmurkan mesjid, pelatihan guru, dan lain-lain," jelasnya.