Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Menteri Dalam Negri, (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengakui dirinya sempat disambangi keluarga Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tjajo diminta untuk turun tangan dalam menangani kekisruhan, pascaSabda Raja yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015), politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, dan sudah menyampaikan penolakan dengan halus.

"Ini kan tidak bisa, ini urusan keistimewaan Jogja. Sultan ya raja, sultan yang bertanggungjawab. Jadi kami menolak dengan halus, kami tidak mau," katanya.

Walau pun tidak mau ikut campur, namun Tjahjo mengaku ia masih menunggu laporan dari DPRD Jogja dan Pemerintah Daerah terkait kisruh yang terjadi. Kemendagri masih mengharapkan masukan dari kedua lembaga tersebut.

"Kami belum dapat masukan. Kami menunggu laporan resmi DPRD dan Pemerintah Daerah," jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada 30 April lalu Sultan mengeluarkan Sabda Raja. Hingga beberapa hari kemudian akhirnya terungkap sabda tersebut berisi penggantian gelar putri sultan, GKR Pembayun, menjadi GKR Mangkubumi. Kemungkinan besar, putrinya itu lah yang akan menggantikan Sultan sebagai pemimpin Keraton.

Sepanjang sejarah kesultanan tersebut, belum pernah sekali pun kesultanan dipimpin oleh seorang perempuan. Tak ayal lagi, hal itu pun mendapat pertentangan dari keluarga Sultan.

Adik Sultan yang bernama Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat, merupakan salah satu yang protes dengan Sabda Raja itu. Ia meminta Sabda Raja itu dicabut karena tidak sesuai dengan paugeran dan protokoler yang berlaku di keraton. Kata dia keraton tidak mengenal Sabda Raja.