Menteri Agama: Kementerian Tak Terlibat Menentukan Pemimpin NU Mendatang
Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin menegaskan bukan wilayah pemerintah terlibat dukung mendukung calon pemimpin dalam Muktamar Nahdlatul Ulama nanti
Penulis: Y Gustaman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin menegaskan bukan wilayah pemerintah terlibat dukung mendukung dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan Agustus mendatang.
"Muktamar itu miliknya Nahdlatul Ulama, begitu juga dengan Muhammadiyah dan Mathlaul Anwar yang juga akan menggelar muktamar dalam waktu bersamaan," ujar Lukman seusai acara muzakarah dan Silaturahim Penyatuan Kalender Hijriyah di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (14/5/2015).
Kementerian Agama tak akan menggiring kandidat tertentu untuk terpilih sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan mana pun termasuk NU. Ia hanya berharap pemimpin yang terpilih adalah figur terbaik.
Lukman telah memerintahkan jajarannya, di sejumlah Kepala Kantor Wilayah dan Cabang Kementerian Agama di sejumlah daerah yang merupakan pimpinan NU setempat, bersikap netral.
"Jika ada figur-figur di Kementerian Agama ikut dalam muktamar, sifatnya pribadi sebagai muktamirin. Itu hak mereka. Tapi saya tegaskan lagi, bukan domain Kementerian Agama terlibat menentukan siapa pimpinan NU mendatang," imbuhnya.
Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Selain membahas hal-hal berkaitan dengan organisasi dan kebangsaan, muktamar juga menjadi ajang pemilihan pemimpin NU mendatang.
Muktamar ke-33 NU diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur, pada 1 sampai 5 Agustus 2015. Sejumlah kandidat Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU muncul di antaranya KH Mustofa Bisri, KH Hasyim Muzadi, KH Said Aqil Siroj, dan KH Salahuddin Wahid.
