TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sama sekali belum menyinggung soal rencana rotasi (reshuffle) kabinet.

Oleh karena itu belum bisa dipastikan apakah setelah enam bulan pemerintahan berjalan maka presiden mengambil kebijakan reshuffle.

Demikian kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui wartawan di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2015).

Lukman tidak memusingkan wacana reshuffle.

Dia menganggap jabatan sebagai amanah yang diberikan, yang bisa kapanpun digantikan bila sang pemberi amanah sudah tidak mempercayainya lagi.

"Jabatan itu amanah, itu kepercayaan. Jadi, yang punya kewenangan itu adalah yang memberikan kepercayaan. (Jika) seseorang tidak lagi dipercayai, maka menjadi kewenanan pemberi amanah itu untuk mengambil atau meminta kembali," kata politisi PPP ini.

Terkait evaluasi kinerja para menteri, ia pun mengaku Presiden maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak pernah berkomunikasi kepadanya secara langsung, untuk memaparkan soal penilaian akan kinerjanya dalam kabinet ini.

"Dalam sidang-sidang kabinet, presiden selalu mengingatkan menteri-menterinya agar selalu bekerja sesuai aspirasi rakyat. Pak Presiden selalu memberikan arahan itu secara umum," jelasnya.

Soal parameter kinerja yang baik, Lukman mengatakan para menteri berpegang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta program Nawacita.

Terkait kinerja dirinya sebagai menteri, Lukman mengaku tidak pantas menilainya. Kata dia, yang pantas menilai kerja dirinya adalah orang lain.