Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Jokowi Undang Pimpinan BEM Se-Indonesia Makan Malam di Istana

Mereka ingin berdialog langsung dengan Jokowi.

Jokowi Undang Pimpinan BEM Se-Indonesia Makan Malam di Istana
Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau
Sejumlah perwakilan pimpinan BEM se-Indonesia menghadiri dialog dan makan malam dengan Jokowi di Istana Presiden Jakarta, Senin (18/5/2015), malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan perwakilan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia hadir memenuhi undangan makan malam Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/5/2015) sekitar pukul 19.15 WIB.

Dengan memakai jas almamater masing-masing hadir antara lain perwakilan BEM UI, Trisakti, UGM, Telkom University, ITS (Surabaya).

Mereka ingin berdialog langsung dengan Jokowi.

Sejumlah isu dan tuntutan kepada Presiden Jokowi dari masing-masing BEM. Seperti disampaikan Ketua BEM UI, Andi Aulia Rahman.

"Kita ingin berdialog langsung dengan Presiden. Kita membahas mengenai banyak persoalan kerakyatan yang ada sekarang ini. Seperti kenaikkan harga BBM, kenaikkan harga bahan pokok," ungkap Aulia.

Aulia berjanji akan menyampaikan apapun isi dan kesimpulan pertemuan dengan Presiden malam ini. Kata dia, puluhan mahasiswa dari BEM UI dan Trisakti juga tengah berkumpul dan menantikan hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi di depan istana Merdeka.

Sebelumnya, sore tadi Presiden Jokowi juga telah menggelar pertemuan dengan HMI dan alumni lintas Perguruan Tinggi, Kagama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Alumni ITB, dan Alumni Trisakti, Alumni UI, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (18/5/2015) petang. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.

Usai pertemuan, Ketua Umum HMI M Arief Rosyid Hasan mengungkapkan sejumlah isu dibahas bersama Presiden Jokowi. Salah satu diantaranya kekecewaan terhadap Presiden Jokowi yang awalnya diharapkan membawa perubahan bagi bangsa ini. Namun, Sepanjang tujuh bulan terakhir tanda perubahan itu, menurutnya, belum juga terlihat signifikan.

Malah, tegasnya yang tampak ketegangan politik dan gesekan diantara lembaga-lembaga pemerintahan. Diantaranya antara KPK dan Polrin Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Kemenpora dan PSSI.

Selain itu, imbuhnya, kinerja kementerian juga tak optimal. Bahkan beberapa kementerian belum tuntas melakukan restrurisasi, sehingga peforma pemerintahan sampai saat ini masih mengecewakan.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas