TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA‎ - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo membentuk tim panitia seleksi (Pansel) KPK.

Ia melihat komposisi tim berlatarbelakang multidisiplin ilmu secara berimbang. Sehingga tidak hanya fokus pada orang yang berlatar belakang hukum.

"Bagi saya ada dua hal yang ingin dituju presiden saya melihat. Hal pertama adalah bahwa presiden ingin dengan komposisi pansel seperti ini, nanti pansel juga memilih orang-orang calon pimpinan KPK yang fokusnya tidak hanya penindakan saja tapi juga secara berimbang memperhatikan dua fokus yang lain yaitu fokus pencegahan dan penguatan kelembagaan," kata Arsul ketika dikonfirmasi, Kamis (21/5/2015).

Selain itu, Presiden Jokowi dinilai menghindari kontroversi masuknya dua kelompok dalam pansel KPK. Kelompok pertama orang yang dipersepsikan tidak sepenuhnya pro terhadap pemberantasan korupsi.

"Juga menghindari kelompok yang didalam melakukan pembelaan terhadap KPK itu bersifat artinya apapun dilakukan KPK itu harus dibela tanpa melihat juga sisi-sisi kelemahan atau kekurangannya nah ini presiden nampaknya menghindari juga kelompok seperti ini," ungkap Politisi PPP itu.

Mengenai susunan pansel KPK yang seluruhnya diisi perempuan, Arsul menilai tidak relevan melihat dari aspek gender.

Namun, lebih melihat dari aspek latar belakang pengalaman.

"Presiden punya pertimbangan sendiri apa kok yang dipilih perempuan semua. Tapi saya lihat itu bukan poin penting, poin pentinya adalah latar belakang ini dikaitkan dengan harapan KPK ke depan. Tapi barangkali dikira-kira ini, kenapa perempuan, barangkali perempuan lebih resisten terhadap kemungkinan intervensi titipan intervensi dan lain sebagainya, untuk calon KPK yang akan dipilih," katanya.

"Para profesional dan birokrat yang terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu," tambahnya.‎