TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto angkat bicara mengenai rencana pembangunan alun-alun demokrasi. Ia menilai hal itu ditujukan sebagai ruang publik dan lokasi demonstrasi.

"Demonstran yang ada supaya makin aman, tenang, dan segala perasaan bisa disampaikan. Apa yang bisa jadi koreksi itu bisa disalurkan melalui saluran yang baik," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Menurut Novanto dengan adanya alun-alun tersebut maka demonstrasi tidak mengganggu situasi keamanan dan lalu lintas. Selama ini demonstrasi dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

"Disini sudah kita siapkan sehingga para pimpinan dan anggota DPR bisa bertemu bersama begitu saya," katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengungkapkan anggaran tujuh tahap pembangunan reformasi belum ada. Pasalnya, saat ini masih dalam pembahasan assesment untuk auditnya.

Namun, ia mengakui adanya anggaran untuk pembahasan tersebut. Anggaran yang keluar untuk rangkaian pembahasan ini. Anggaran itu digunakan untuk diskusi pembahasan filosofis pembangunan ini. Dananya diambil dari alokasi anggaran diskusi yang sudah disiapkan DPR.

"Kita kan ada alokasi untuk diskusi. Pastinya (dananya) saya belum tahu. Tapi yang sangat standar (nominalnya). Ada perhitungannya, ada standar umum untuk di kementerian, lembaga, misalnya Rp 2,8 juta untuk satu orang. Untuk saat ini setiap diskusi ada ada 6-8 orang. Dan sudah berapa kali diskusi, yang di dalam gedung (DPR) sudah ada enam kali, di luar banyak. Kita belum susun laporan lengkap," kata Winantuningtyastiti.