Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dinobatkan sebagai guru besar Universitas Nasional (Unas), Sabtu (23/5/2015).

Mengambil disertasi Pembangunan Ekonomi dan Industri dan Kebijajkan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yuddy berpendapat, delapan langkah perlu diambil dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Langkah pertama, menurut Yuddy adalah perlunya model kebijakan pemberdayaan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up), yang menasional, sehingga bisa menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan ekonomi nasional dengan mengembangkan industri berbasis keunggulan lokal atau daerah.

Sementara langkah kedua yaitu kebijakan pemeberdayaan ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dari struktur pemerintah di tingkat bawah sampai pusat, baik dari aspek identifikasi, perencanaan program sampai pada perancangan program secara terpadu, tetapi dinamis.

"Langkah ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, industri rumah tangga atau industri kecil – menengah pada karya (labour intensif), yang menitikberatkan potensi lokal, pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, pendampingan pemerintah, serta mendesak penyertaan dana corporate social responsibility (CSR), baik dari BUMN maupun swasta," kata Yuddy.

Langkah keempat ialah pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional bukan menjadi ukuran akhir menilai keberhasilan pembangunan, tetapi lebih pada mengukur kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pro poor, pro job dan pro growth.

"Kelima, perlunya pendirian bank yang mengelola keuangan khusus untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, buruh, serta kegiatan usaha kecil rakyat, yang merupakan 40 hingga 50 persen kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena itu, pembangunan ekonomi Indonesia tidak cukup dengan mengejar tingkat pertumbuhan gross domestic production (GDP). Sudah saatnya ditetapkan kebijakan pembangunan yang secara eksplisit merumuskan berapa bagian dari target pertumbuhan GDP yang akan disumbangkan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah," jelasnya.

Langkah keenam tambahnya, adanya daya dukung yang cukup, ketersediaan energi terbarukan yang ramah lingkungan, agar pembangunan eknomi industri dapat berkelanjutan bagi kepentingan generasi mendatang, dan tidak merusak lingkungan di mana masyarakat berada.

Sementara yang ketujuh ialah, pemerintah perlu segera memiliki blue print pembangunan industri berjangka panjang sebagai payung arah, target dan kemana arah pembangunan ekonomi industry yang memberikan jaminan kesejahteraan rakyat.

Sementara langkah terakhir yaitu strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh faktor-faktor pentingnya pemerintah yang bersih dan kuat (clean and stong government), penegakan hukum (law enforcement) dan kestabilan politik dalam negeri.

Sebagai menteri di kabinet kerja, Yuddy memastikan saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla berkomitmen membangun Indonesia lebih baik, berwibawa, mandiri, demokratis, meningkatkan pembangunan ekonomi yang bersandarkan pada pro poor, pro job dan pro growthdemi terciptanya Indonesia Indonesia yang kuat dan makmur, yang dirumuskan sebagai Nawacita.

"Nawacita ini mendorong lahirnya kebijakan ekonomi kesejahteraan sosial (Ekoteros) melalui penguatan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada wilayah perkotaan, tetapi juga wilayah pedesaan dan daerah-daerah pelosok," katanya.

Selain itu, juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produk Indoensia di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic, serta melakukan revolusi mental agar Indonesia mampu bersaing dengan dunia internasional dalam segala hal.

Revolusi mental, katanya, sangat penting agar memiliki mindset dan persepsi yang sama dalam mengejar ketertinggalan dan menyelaraskan kemajuan pembangunan dengan kesiapan masyarakatnya dalam berpartisipasi di pembangunan.

Adapun untuk menjawab paradigm pembangunan ekonomi industry yang berbasis ekoteros ini, ia menegaskan harus menitikberatkan keseimbangan pro pasar ke pro rakyat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang dikembangkan berbasis pada keunggulan komparatif serta potensi local (daerah).

Daerah dapat mengembangkan pembangunan ekonomi industrinya dengan melihat kemampuan material, sumber daya alam serta sumber daya manusia secara simultan, sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mendorong keadilan ekonomi nasional.

Dirinya juga menuturkan kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi Indonesia, pada akhirnya harus dilihat dalam perspektif kesejahteraan rakyat.