TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan peraturan ketat terkait peraturan haji dan umrah. Untuk mememberikan kesempatan merata kepada setiap calon haji, orang yang sudah haji tidak bisa untuk medaftarkan lagi.

"Sekarang ini kita keluarkan peraturan kalau orang sudah berhaji lalu kemudian tahun depan mau berhaji tidak bisa. Dia harus menunggu sepuluh tahun," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Addul Djalil, di kantornya, Jakarta, Sabtu (30/5/2015).

Aturan tersebut, lanjut Abdul, sebenarnya mengadopsi aturan dari Pemerintah Arab Saudi. Hanya saja, lanjut dia, aturan tersebut ditambah karena Saudi hanya memberlakukan aturan lima tahun.

"Saudi sendiri tentukan lima tahun. Lalu kemudian kita ini kalau sepuluh tahun waktu yang saya rasa cukup lama untuk menunggu. Sehingga kita harapkan dia lebih memilih untuk memberi kesempatan untuk orang lain khususnya yang belum dan dia lebih baik umrah yang bisa dilakukan kapan saja," beber Abdul.

Agar tidak kebobolan, Abdul mengaku pihaknya sudah memiliki Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Sistem tersebut mengharuskan calon jemaah mengisi formulir apakah sudah haji atau belum.

"Kan ada datanya. Kita akan cari data semaksimal mungkin untuk tahu seseorang sudah haji atau belum. Kan ditanya saat daftar. Masa mau berhaji dia bohong, ya enggak," tukas Abdul.