TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam mendukung rencana pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) KNPI ilegal sangat disayangkan.

"Apalagi sekelas Ketua DPR RI harusnya menjadi bapak bangsa dan perekat pemuda, ikut campur dalam memecah belah persatuan Pemuda Indonesia," kata Sirajuddin Abdul Wahab, Sekretaris Jenderal DPP KNPI, dalam keterangannya, Minggu (31/5/2015).

Nama Fadh Arafiq, mantan terpidana Kasus Korupsi Pencetakan Al-Quran di Dapartemen Agama itu, disebut digadang-gadang sebagai kandidat tunggal Ketua Umum KNPI melalui rencana KLB Ilegal dan ditengarai sebagai penyandang dananya.

"Dan semua orang Golkar tahu bagaimana kedekatan Ketua DPR RI dengan Fadh Arafiq. Saya sangat menyayangkan sekali, level Ketua DPR RI diseret namanya akan membuka KLB KNPI Ilegal.

Saya meminta kepada Ketua DPR RI untuk mengklarifikasi isu yang beredar tersebut, jangan sampai menjadi fitnah dan merusak citra DPR yang kian hari kian merosot, serta merusak nama baik Partai Golkar, apalagi Partai Golkar sedang diuji perpecahan internal," kata Sirajuddin.

Dia meminta menjadikan persoalan yang menimpa Golkar saat ini pelajaran yang berharga bagi kita.

"Jangan sampai isu Ketua DPR RI membackup KLB Ilegal itu berujung konflik," katanya.

Menurut Sirajuddin, fakta dan dukungan mengalir untuk menolak KLB KNPI Ilegal kian menguat dimana 120 OKP Tingkat Nasional & 34 DPD KNPI Provinsi seluruh Indonesia menolak dengan keras keinginan segelintir orang yang ingin menghancurkan serta memecah belah KNPI.

"KNPI adalah wadah berhimpunnya OKP dan Pemuda Indonesia, KNPI merupakan miniatur ke-Indonesia-an," katanya.

Apalagi, kata dia, kelompok Cipayung sebagai pendiri KNPI menolak rencana KLB tersebut.

"Itu pertanda bahwa KLB adalah suatu gerakan liar yang akan merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan Pemuda," paparnya.

Seperti diketahui, Kongres Pemuda/KNPI XIV di Jayapura Papua pada bulan Februari 2015, telah terpilih Bung Muhammad Rifai Darus sebagai Ketua Umum DPP KNPI secara demokratis, untuk Masa Bakti 2015-2018.

"Kita harus hormati itu sebagai suatu keputusan bersama dari seluruh peserta Kongres Pemuda/KNPI," katanya.

Lanjut Sirajuddin, pemerintah-pun memberikan dukungannya, terbukti dalam acara pelantikan DPP KNPI dihadiri oleh Imam Nahrawi Menpora RI, Ibu Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial RI, Deputi Menkopolhukam, Anggota DPR RI, Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Deputi BIN, Mantan-Mantan Ketua Umum, dan seluruh stake holder KNPI seluruh Indonesia.