TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komjen (Purn) Togar Sianipar tidak sependapat dengan usulan agar Polri dilibatkan dalam proses seleksi calon pimpinan KPK. Pelibatan Polri berpotensi menyebabkan masalah di kemudian hari.

"Jangan lah, tidak perlu polisi dilibatkan untuk itu. Bisa jadi itu trik agar terjadi benturan KPK dan Polri lagi," ujar Togar saat ditemui usai peresmian Prakarsa Anak Bhayangkari di Graha Purna Wira, Jakarta, Selasa (2/6/2015).

Menurut mantan Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) itu, pelibatan Polri dalam seleksi calon pimpinan KPK, dikhawatirkan publik akan berpendapat bahwa figur pimpinan KPK bergantung pada pilihan Polri. Selain itu, bisa jadi nantinya polisi disalahkan apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai pada pimpinan KPK yang terpilih.

Menurut Togar, pemilihan pimpinan baru KPK diserahkan sepenuhnya pada sembilan srikandi yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo. Menurut dia, kesembilan anggota yang ditunjuk sebagai panitia seleksi calon pimpinan KPK memiliki kemampuan baik guna mendapatkan figur tepat untuk pimpinan KPK mendatang.

Sebelumnya, Wakil Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengusulkan sebaiknya pansel KPK juga meminta masukan Polri, Kejaksaan, dan PPATK. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan calon pimpinan KPK memiliki rekam jejak yang bersih.

Hal ini ditempuh agar Pansel KPK menerima clearance dari Polri, Kejaksaan, KPK, dan PPATK. Sehingga sewaktu-waktu, pimpinan KPK yang sedang menjabat tidak diganggu persoalan-persoalan masa lalu. (Kompas.com/Abba Gabrillin)