Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bikin Gaduh Jelang Ramadan, Politikus Hanura Minta Dana Aspirasi Dihentikan

Ia mengaku paham semangat rekannya sesama anggota DPR yang mengusulkan dana aspirasi untuk daerah pemilihan.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Bikin Gaduh Jelang Ramadan, Politikus Hanura Minta Dana Aspirasi Dihentikan
NET
Miryam S Haryani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Hanura Miryam S Haryani angkat bicara mengenai dana aspirasi Rp 20 Miliar setiap anggota DPR.

Ia mengaku paham semangat rekannya sesama anggota DPR yang mengusulkan dana aspirasi untuk daerah pemilihan.

"Hal ini disebabkan karena banyaknya aspirasi yang disampaikan oleh DPR tidak mampu dipahami secara utuh oleh pemerintah sehingga cenderung terlihat bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPR tidak pernah mampu direalisasikan," kata Miryam melalui pesan singkat, Selasa (16/6/2015).

Anggota Komisi V DPR meminta semua pihak memahami persoalan dasar hukum dari penggunaan dana aspirasi ini. Sampai saat ini dana aspirasi masih belum mempunyai landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, ia khawatir niat baik untuk membangun dapil malah berubah menjadi kasus hukum. "Tentu akan semakin menambah citra buruk DPR jika hal yang tidak kita inginkan itu terjadi," tuturnya.

Selain persoalan landasan hukum yang tidak kuat, Miryam mengatakan program ini bisa tumpang tindih dengan program yang telah dibuat oleh pemerintah. Ia menilai lebih bijak kiranya apabila perdebatan ini dihentikan dan programnya tidak dilanjutkan.

"Karena masalah yang jauh lebih penting hari ini adalah bagaimana menyelesaikan ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa serta bagaimana solusi yang bisa kita berikan kepada pemerintah mengenai pertumbuham ekonomi yang mengalami perlambatan di semester I 2015 ini," jelasnya.

Miryam menyarankan DPR tetap fokus pada tugasnya dibidang legislasi, budgeting dan pengawasan. Adapun realisasi pembangunan dan program biar menjadi domain pemerintah selaku kuasa pengguna anggaran.

Berita Rekomendasi

"Sebaiknya kita hentikan perdebatan yang bikin rakyat gaduh, apalagi menjelang Ramadhan, jangan sampai kekhusyukan ibadah terganggu karena persoalan yang kurang substansial," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas