Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) menggelar rapat, Rabu (17/6/2015). Fraksi NasDem yang menolak program tersebut tidak mengikuti rapat Panja.

"Saya enggak tahu NasDem tidak hadir kenapa. Kan UU MD3, anggota dewan punya hak untuk usulkan program. Jadi sebaiknya jangan menolak dulu, tapi revisi saja dulu UU MD3-nya kalau mau," kata Ketua Panja UP2DP Totok Daryanto di ruang Baleg DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Meski tidak menghadiri rapat, NasDem belum mengajukan pencabutan anggota Panja yang terdiri dari Bachtiar Aly dan Lutfi Andi Mukti. "Kalau enggak setuju harusnya dicabut," tuturnya.

Ia mengatakan poin krusial yang dibahas antara lain mekanisme proporsional dan berkeadilan merupakan kewenangan tim yang dibentuk DPR. Di mana tugas tim tersebut untuk membuat sinkronisasi program agar proporsional dan berkeadilan.

"Programnya macam-macam. Ada implementasi tehknologi terapan, infrastruktur, tempat ibadah. Kalau mau diusulkan sama-sama ya bisa," ujar politikus PAN itu.

Program tersebut harus memenuhi syarat verifikasi. Nantinya, Totok mengatakan DPR membentuk tim verifikasi. Mereka akan menilai usulan daerah pemilihan. Tim mewakili seluruh fraksi.

"Untuk Pengawasan kan ada BPK. Diawasi oleh BPK. Jadi jangan khawatir. DPR enggak punya kewenangan apa-apa," ujarnya.