TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, meminta DPR tidak main kuat-kuatan dalam mengambil keputusan soal dana aspirasi daerah pemilihan. Menurut dia, akan lebih baik jika keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Hal tersebut disampaikan Agun dalam rapat paripurna DPR tentang pengambilan keputusan mengenai dana aspirasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2015).

"Sayangnya, saya lihat di sini sudah ada papan tulis disiapkan untuk voting. Ini kan tandanya ada yang mau main kuat-kuatan," kata Agun.

Loyalis Agung Laksono tersebut mencurigai, ada upaya untuk memaksakan agar aturan mengenai dana aspirasi ini bisa disahkan dalam rapat hari ini. Padahal, kata dia, sebenarnya tidak ada batasan waktu bagi DPR untuk mengesahkan program tersebut.

"Kalau mau diambil keputusan hari ini, kami menolak, dan kami akan walk out," kata Agun.

Agun menjelaskan, dana aspirasi ini nantinya berpotensi menjadi bahan pencitraan bagi anggota DPR. Anggota DPR akan memanfaatkan dana ini bukan untuk membangun infrastruktur, melainkan untuk sarana pencitraan memenangkan pemilu selanjutnya.

"Ini menutup peluang aktivis muda yang ingin menjadi anggota DPR, tetapi tidak punya modal," ucapnya.

Agun berpendapat, akan lebih baik jika dana aspirasi yang totalnya mencapai 11,2 triliun dipakai untuk pendidikan dan regenerasi partai politik. Hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 34 ayat 3a dan 3b UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Selain Golkar kubu Agung, Fraksi PDI-P, Nasdem, dan Hanura sudah menyatakan menolak dana aspirasi ini dengan berbagai alasan.