TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa memastikan dirinya tetap konsisten dengan apa yang ia sampaikan dalam rapat paripurna, Selasa (23/6/2015), menolak pengesahan dana aspirasi.

"Saya menolak untuk mengisi dan menandatangani formulir isian pengajuan program pembangunan daerah pemilihan, karena keputusannya dipaksakan dan tidak menggunakan pemungutan suara, jangankan tiga fraksi satu anggota saja tidak bersetuju, maka harus dilakukan voting," ungkap Agun, Rabu (24/6/2015).

"Karena tidak didapatkan aklamasi, tidak menempuh terlebih dahulu musyawarah untuk capai mufakat, hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus," lanjut Agun.

Cara-cara pengambilan keputusan seperti ini, lanut Agun, alasan berikutnya akan menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah yang luas wilayahnya dan tersebar di lautan namun penduduknya kecil seperti Maluku, Kepri, dan sebagainya,dibandingkan di Jawa, program ini akan menjadi alat "pencitraan" yang merugikan bagi caleg-caleg baru dan partai-partai yang kursinya kecil.

Program ini, kata Agun lagi, juga akan menjadi kongkalingkong yang rawan koruftif.Sementara bagi internal Partai akan semakin menguatkan posisi tawar elite partai, yang akan semakin oligarki,

"Dan pada akhirnya DPR tidak lagi jadi perwakilan rakyat, tapi perwakilan partai, utamanya kepanjangan elite penguasa parpol, dan demokrasi semakin prosedural tidak substansial, tidak lagi berpihak kepada rakyat," lanjut Agun Gunanjar, yang juga menjabat salah satu Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta.