TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabinet Joko Widodo (Jokowi) sejak awal diprediksi tidak akan memberikan kejutan untuk perbaikan dalam berbagai bidang dari pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut dikarenakan apa yang digembor-gemborkan Jokowi tidak akan ada bagi-bagi kekuasaan ternyata bersikap sebaliknya dalam menyusun kabinet yang dipandang sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan.

"Dari tampilan menteri-menteri yang pertama kali diumumkan itu, kita publik bahkan politisi, khususnya para anggota DPR melihat pasti tidak ada kejutan ke arah yang lebih baik karena cenderung apa yang digembor-gemborkan Jokowi tidak akan ada bagi-bagi kekuasaan, ternyata itu langsung dipertontonkan Jokowi dengan bagi-bagi kekuasaan," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto dalam diskusi bertema 'Menteri Menghitung Hari' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).

Dikatakan dia, penyusunan kabinet yang mencerminkan bagi-bagi kekuasaan dianggap Yandri sebagai awal dari kelemahan pemerintahan Jokowi.

Hal tersebut terbukti, dimana saat baru beberapa pekan dilantik menteri-menteri Jokowi banyak berbeda pendapat seperti pernyataan dalam sumber pendanaan Kartu Sakti Jokowi dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

"Itu artinya mulai ada kelihatan titik lemah yang semakin ke sini semakin kelihatan koordinasi antar menteri itu sangat lemah kemudian kebijakan-kebijak pro rakyat itu semakin tidak kelihatan dan sebagainya," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan kepemimpinan Jokowi. Kenapa menteri satu dengan yang lainnya di era kepemimpinan Jokowi berani berbeda pendapat. Bila hal tersebut terus dipertahankan maka akan berdampak buruk terhadap kinerja ekonomi negara yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat.

"Terkadang komentar-komentar menteri Jokowi ini bukan malah membantu Jokowi mengatasi masalah ekonomi dan sebagainya, malah menghantam Jokowi sendiri. Misal beda pendapat dengan masalah kurs dolar, beda pendapat tentang Undang-Undang, jadi menurut saya ini tantangan Jokowi. Jadi perbaiki dahulu leadership Jokowi," katanya.