TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para menteri yang mayoritas berasal dari kalangan profesional dianggap kurang cakap dalam membenahi persoalan ekonomi dan dinilai layak untuk diganti.

"Jangan sampai isu reshuffle di sektor ekonomi menjadi justifikasi partai untuk menyatakan profesional tidak bisa kerja sehingga harus diduduki politisi," kata pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

Menurut Nico, tidak sedikit menteri yang berasal dari partai politik tidak cakap saat bekerja.

Ia menyebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai menteri yang patut dipertanyakan kinerjanya.

"Lihat saja Menteri Hukum dan HAM kinerjanya apa? Lalu menteri PMK itu, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kinerjanya apa? 'Tuan Putri' itu kinerjanya apa?" ujarnya.

Lebih jauh, ia juga mengkritik sikap Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang meminta jatah lima kursi menteri tambahan untuk PDI Perjuangan.

Menurut dia, pembagian kursi kabinet bukan persoalan bagi-bagi jabatan.

"Ini bukan masalah jatah-jatahan, bukan saham. Kalau kerjanya enggak benar, buat apa dipertahankan?" ujarnya.(Dani Prabowo)