TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wartawan Senior Budiarto Shambazi mengatakan selama ini publik terjebak dengan istilah menteri dari kalangan profesional maupun menteri dari kalangan partai politik di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kita selama ini terjebak dalam istilah menteri profesional, menteri kabinet kerja, kabinet pelangi, dan lain-lain," ujar Budiarto dalam diskusi Persepsi Indonesia membahas masalah reshuffle menteri yang digelar oleh Populi Center dan Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).

Menurut Budiarto, latar belakang profesional ataupun dari partai politik bukanlah hal yang terpenting sebagai seorang menteri. Sebab, menteri menurutnya hanya seorang pembantu Presiden.

"Kita ini sudah terjebak dan kita harus memahami bahwa menteri itu hanya pembantu, menteri itu jongos lho kasarnya," ucap Budiarto.

Budiharto melanjutkan banyak menteri yang memiliki prestasi, meski latar belakangnya tidak sesuai dengan tupoksi kementerian yang dipegangnya.

Ia mencontohkan ada beberapa menteri di pemerintahan Presiden Soeharto yang berprestasi meski tidak sesuai dengan latar belakangnya.

"Banyak menteri di zaman Pak Harto dan Soekarno itu bukan ahli lho di bidangnya. Contoh dalam keuangan tapi jadi Menkeu (Menteri Keuangan). Jadi menteri itu jabatan politik, siapa pun bisa duduk disitu selama Presiden meminta," ucap Budiarto.