Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mantan Wakil Ketua MPR : Menteri Jokowi Telah Menciptakan Tradisi yang Buruk

Menteri Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dianggap sudah menciptakan tradisi yang buruk

Mantan Wakil Ketua MPR : Menteri Jokowi Telah Menciptakan Tradisi yang Buruk
/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA, populer dengan panggilan Hajriyanto Y Thohari (lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia, 26 Juni 1960), anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya dan menjabat Wakil Ketua MPR RI (periode 2009 - 2014). Hajriyanto, Jumat (31/5/2013) lalu, bersama Nurul Arifin dan Idrus Marham berkunjung ke kantor Tribun Jakarta. (TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Menteri Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dianggap sudah menciptakan tradisi yang buruk, lantaran telah membuka kesalahan-kesalahan yang dilakukan sesama koleganya di di kabinet. Padahal menurut mantan Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari, seyogianya apabila ada masalah di kabinet, itu cukup diatasi di internal, bukan di lempar ke publik.

"Disampaikan ke publik itu tradisi buruk, kan lebih elok disampaikan di rapat kabinet. karena ini kabinet sistem presidensial, baik buruknya menteri jadi tanggung jawab presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden," kata Hajriyanto kepada wartawan di Jakarta Kamis (2/7/2015).

Karena aksi buruk menteri tersebut kata Politikus Partai Golkar tersebut, kabinet sekarang tampak semakin tidak solid dan tidak kompak. Di dalamnya, penuh politicking antar menteri, dan berlomba-lomba membuat opini yang menjatuhkan. "Ini merugikan presiden Jokowi," ujarnya.

Selain itu, kader Muhammadiyah itu juga menilai, dengan perilaku buruk itersebut, publik akan membaca ada pihak yang bermanuver mengenai isu reshuffle yang belakangan semakin kencang dihembuskan.

"Itu manuver buruk. Parpol memang boleh usulin reshuffle tapi harus elok karena hak prerogatif preisden. Ini tak baik buat pendidikan politik bangsa. Apalagi yang dikeluarkan terminologi kasar. Tidak ada tata krama politik," kata Hajriyanto‎.

Ikuti kami di
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Budi Prasetyo
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas