TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menegaskan pemerintah dipastikan tidak mengalokasikan anggaran untuk dana aspirasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pemerintah akan fokus pada sektor yang dianggap bisa menggerakan perekonomian rakyat.

"Sudah final, tidak ada dana aspirasi di RAPBN 2016," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Senin (6/7/2015).

Menurut Teten, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama-sama tidak menghendaki adanya dana aspirasi itu. Apabila DPR tetap bersikeras untuk meloloskan dana itu, maka Teten memastikan tak akan disetujui pemerintah.

"Terserah saja kalau masih mau diajukan, tapi keputusannya Presiden begitu (tidak ada dana aspirasi di RAPBN 2016)," ujar dia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengonfirmasi pernyataan Teten itu. Dia menjamin pemerintah tak akan memasukkan alokasi dana aspirasi yang awalnya diusulkan Rp 20 miliar per angota itu.

"Lihat saja nanti, nggak ada," kata dia singkat. Dia menambahkan, fokus pemerintah pada RAPBN 2016 ini adalah di sektor infrastruktur, energi, dan ketahanan pengan.

Sebelumnya, DPR mengusulkan adanya alokasi anggaran dana aspirasi atau yang disebut sebagai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) untuk membangun daerah konstituen. Namun, Presiden Joko Widodo menolak usulan itu lantaran kondisi perekonomian saat ini yang masih lesu.

Menurut pemerintah, kondisi perekonomian global sedang bergejolak sehingga Indonesia terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kesusahan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya.

Penulis: Sabrina Asril