TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai kinerja menteri perhubungan Ignatius Jonan dibawah ekspektasi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan, selama 8 bulan menjabat kebijakan Jonan sangat meresahkan pengusaha.

Mantan Direktur Utama PT KAI tersebut juga dianggal gagal dalam memperbaiki proses perizinan, sehingga sistem logistik tidak mengalami perbaikan.

"Jonan salah satu menteri dibidang ekonomi yang memiliki rapor merah. Kinerja dan kebijakannya tidak jelas," katanya akhir pekan lalu.

Sejak terpilih menjadi menteri Perhubungan Kabinet Kerja, kebijakan Jonan sangat kontroversial dan dinilai tidak konsisten.

Dalam kasus jatuhnya pesawat Air Asia di bulan Januari 2015, reaksi Jonan dinilai sangat berlebihan.

Saat itu Jonan langsung membekukan ijin terbang Air Asia rute Juanda-Singapura.

Jonan juga mengancam akan membekukan izin terbang Air Asia karena tidak mengambil print-out prakiraan cuaca dari BMKG.

Selain itu menhub juga melarang delapan penerbangan dari tiga maskapai, Lion Air, Sriwijaya Air dan KalStar, terbang dari bandara Juanda tanpa alasan jelas.

Sementara ketika penerbangan Lion Air mengalami delay parah dan merugikan ribuan penumpangnya pada 19 Februari 2015, Jonan nyaris tak bereaksi.

Sikap garangnya saat menangani Air Asia tak berbekas dan malah diam.

Posisi Rusdi Kirana, pemilik Lion Air yang menjadi anggota dewan pertimbangan presiden dinilai Labor Institute Indonesia membuat Jonan tak berani menindak Lion Air.

Kinerja buruk Jonan juga terlihat di sektor pelabuhan. The National Maritime Institute (Namarin) menilai tidak ada kebijakan kementerian perhubungan yang bisa meyakinkan pelaku usaha untuk optimis.

Dalam kasus dwelling time yang selalu menjadi perhatian Presiden Jokowi, kementerian perhubungan praktis tidak melakukan kebijakan berarti. Akibatnya, target dwelling time yang diharapkan Jokowi sejak awal pemerintahannya tidak tercapai.

"Tidak ada terobosan dan inisiatif yang dilakukan menteri perhubungan untuk mengatasi dwelling time di Pelabuhan Priok. Proyek-proyek terkait pelabuhan yang di resmikan Jokowi adalah warisan pemerintahan SBY. Menteri Jonan lebih banyak bicara daripada kerja," tegas Siswanto Rusdi, Direktur Namarin, Senin (7/7/2015).

Dengan kinerja kementerian perhubungan yang buruk, Siwanto menilai, upaya pemerintah untuk memangkas biaya logistik akan semakin sulit terwujud.

Selain itu, target Jokowi untuk membangun tol laut akan semakin sulit, mengingat ketidakpastian bisnis di sektor pelabuhan kini semakin tinggi.

"Semula kita berharap pengangkatan Jonan dapat menghadirkan solusi dan terobosan bagi upaya pemangkasan biaya logistik, khususnya di pelabuhan. Tapi sampai lebih dari 8 bulan menjabat, kebijakan Jonan tidak jelas dan justru membingungkan pelaku usaha serta investor," imbuh Siswanto.