TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana perombakan kabinet yang menguat dalam beberapa pekan terakhir menjadi cerminan besarnya desakan akan perubahan komposisi Kabinet Kerja. Tak hanya partai politik, sejumlah elemen masyarakat pun turut menyuarakan penilaian. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja kabinet semata-mata demi kemajuan yang lebih baik.

Sorotan terhadap Kabinet Kerja tersebut terungkap saat pengumpulan opini lewat jajak pendapat Kompas pekan lalu. Secara umum, publik menyatakan tidak puas terhadap kinerja para menteri yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Setiap lima responden, tiga di antaranya (59,3 persen) menyuarakan hal demikian. Namun, terhadap kinerja pembantu Presiden di beberapa bidang pembangunan, lebih dari separuh publik merasa puas.

Di bidang infrastruktur, misalnya, sekitar separuh publik menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Demikian pula di bidang pendidikan, tak kurang dari 56 persen responden menyatakan puas. Kinerja bidang kesehatan juga mendapat tanggapan positif publik. Mayoritas responden (63 persen) menyatakan puas terhadap kinerja di bidang itu.

Pembangunan infrastruktur yang meliputi transportasi, jalan raya, waduk, dan penyediaan sarana perumahan bagi rakyat mendapat apresiasi dan perhatian publik. Meski sebagian pembangunan infrastruktur merupakan kelanjutan dari program kabinet pemerintahan sebelumnya, percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan mendapat dukungan publik.

Di bidang pendidikan, pelaksanaan kurikulum pendidikan yang tidak kaku justru mendapat sambutan baik dari publik. Ujian nasional yang kini bukan satu-satunya syarat penentu kelulusan dipandang sebagai wujud niat baik pemerintah memperbaiki mutu pendidikan setahap demi setahap.

Program Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dianggap memberikan rasa aman terhadap jaminan kepastian pelayanan kesehatan. Meski realisasinya sebagian masyarakat belum mendapatkan layanan sebagaimana mestinya, kehadiran program ini setidaknya dipandang positif oleh publik.

Sorotan

Menyoal kinerja pemerintah, publik memberikan beberapa catatan yang bisa menjadi perbaikan oleh Kabinet Kerja ke depan. Di ranah ekonomi, kinerja kabinet menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dinilai mayoritas publik tidak memuaskan (64,3 persen). Penilaian senada diberikan terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Hampir separuh publik menyatakan tak puas atas upaya pemerintah membangun daerah-daerah di perbatasan.

Dalam ranah pemenuhan rasa keadilan, separuh publik juga menyatakan tak puas terhadap kinerja penegakan hukum tanpa tebang pilih. Pedang keadilan masih dirasakan publik tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Demikian halnya dalam pemberantasan korupsi. Lebih dari separuh responden (56,4 persen) menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi.

Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mencuat beberapa waktu lalu menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi di antara lembaga negara yang mengampu bidang hukum.

Sembilan bulan pertama jalannya pemerintahan Jokowi-Kalla, publik menilai perekonomian yang paling buruk kinerjanya. Sebaliknya, kinerja pemerintahan paling baik dicapai dalam kesejahteraan sosial. Seiring dengan penilaian itu, rasa ketidakpuasan publik dialamatkan kepada tiga menteri koordinator (menko) yang mengoordinasi.

Menko Bidang Perekonomian menuai penilaian ketidakpuasan paling tinggi. Tiga dari lima responden menyatakan tak puas terhadap kinerja kementerian di bawah koordinasi Sofyan Djalil. Kondisi perekonomian Tanah Air yang dinilai tak kunjung membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya jadi penyebab ketidakpuasan publik. Harga beras yang melonjak tinggi, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus merosot, dan harga bahan bakar yang cenderung terus naik menjadi bahan referensi penilaian publik terhadap kementerian tersebut.

Kinerja Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga dinilai publik tak memuaskan. Meski program kerja kementerian di bawah koordinasinya, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Kesehatan, mendapat sambutan baik dan dinilai positif, publik kurang melihat peran dan fungsi koordinasi yang dijalankan Puan Maharani.

Penilaian serupa dituai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Sebagai pembantu Presiden, publik belum melihat kinerja menonjol. Alih-alih mendapat apresiasi, Tedjo sempat menuai kecaman saat konflik KPK versus Polri Januari silam. Beberapa pernyataan Tedjo sempat membuat polemik.