TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon Wali Kota Bandar Lampung, Maruli Hendra Utama, mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan pemberitaan Majalah Tempo edisi 13-19 Juli 2015 dengan laporan utama berjudul 'Kriminalisasi KPK'.

Ia menganggap pemberitaan tersebut merugikan dirinya secara tidak langsung karena mempengaruhi pemilih di Bandar Lampung.

Majalah Tempo dianggap Maruli hanya mendapatkan informasi hanya dari selebaran. "Maksud saya selebaran itu yang bertebaran di media sosial. Data ini sangat sumir dan jelas merugikan saya sebagai calon Wali Kota Bandar Lampung," ungkap Maruli di Bareskrim Polri, Sabtu (11/7/2015).

Dikatakannya, pemberitaan tersebut memiliki efek terkesan PDIP anti pemberantasan korupsi dan anti KPK. Padahal Maruli mengatakan, KPK lahir saat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi presiden RI.

Ia meminta pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap penulis berita tersebut termasuk Pemred Majalah Tempo atas dugaan berita bohong dan fitnah.

"Berita dari laporan utama berdasarkan selebaran yang beredar di Medsos. Ini hanya berisi penggalan-penggalan antara Hasto (Sekjen PDIP) dengan salah satu pejabat Polri, Hasto dengan Hendropriyono, bahkan ada tertulis itu tidak lepas dari peran Teuku Umar. Masalahnya berita ini isinya penafsiran semua. Jadi pretensinya sangat merugikan," tuturnya.

Disinggung apakah Maruli melaporkan hal tersebut atas perintah partai, orang yang mengaku berprofesi dosen tersebut pun cepat-cepat membantahnya. Ia mengaku laporan yang dibuat atas keinginan sendiri setelah dirinya mendapat informasi dari timnya di Bandar Lampung.

Ia pun membantah laporan dibuat untuk mendongkrak popularitasnya dalam rangkan menuju Pilkada Kota Bandar Lampung. "Kalau mau cari popularitas, saya melapornya tidak akan di sini, tapi di Bandar Lampung dong," ucapnya.

Ia menegaskan laporan yang dibuatnya bukan pesanan dari elite PDIP, karena meskipun dirinya mengaku kenal dengan Hasto selaku Sekjen PDIP tetapi tidak begitu dekat, begitu juga dengan orang DPP lainnya, Maruli mengaku tidak begitu dekat. Ia mengaku terakhir bertemu orang DPP PDI Perjuang tiga minggu lalu dan hanya berbicara tentang kesiapan dirinya maju di Pilkada Kota Bandar Lampung.

"Laporan ini atas nama pribadi. Sebagai calon wali kota yang dirugikan oleh majalah tempo. Saya juga bukan kader PDIP. Saya ini PNS kok, dosen juga. Jadi tidak ada hubungannya laporan ini dengan PDIP. Tapi berhubung dalam Pilkada serentak ini PDIP mengusung saya, saya harus membersihkan nama PDIP dong," ungkapnya.

Ia pun langsung masuk ke Gedung Bareskrim untuk membuat laporan. Tetapi kedatangannya belum dibuatkan laporan polisinya dan polisi yang menerima Maruli hanya menerima pengaduannya saja.