TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala daerah dinilai kerap menggunakan sumber-sumber keuangan daerah dan kebijakannya untuk memenangkan kerabatnya yang maju dalam pemilihan kepala daerah untuk melanggengkan politik dinasti. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) sulit terwujud karena adanya intervensi dari kepala daerah.

"Biasanya kepala daerah yang sudah habis masa jabatanya, bisa saja menggunakan semua aparat 'bawahannya' dan dengan segala macam cara untuk memenang kan jagoannya," jelas anggota DPD Habib H. Said Ismail dalam pesan singkatnya, Senin (13/7/2015).

Kepala daerah tersebut akan tetap jadi penguasa meski jabatannya sudah habis kalau yang dijagokannya menang. Apalagi bila calonnya tersebut berasal dari keluarga. Karena sang pemenang hanya akan jadi boneka. "Politik dinasti juga pada prakteknya hanya kepentingan menyelamatkan usaha atau bisnis saja," jelas senator asal Kalimantan Tengah ini.

Karena itu dia kurang sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan politik dinasti. Diakuinya, semua warga negara diakui berhak untuk dipilih dan memilih dalam demokrasi. Namun sebaiknya, selain aspek yuridis juga perlu diperhatikan aspek etika.

"Ini bukan menghalangi hak memilih dan dipilih," tandas Habib H. Said Ismail yang bersama senator-senator muda lainnya menggagas Poros Senator Indonesia untuk memberikan pandangan-pandangan kritis yang membangun dalam pelbagai persoalan kebangsaan.

Pendapat senada disampaikan anggota DPD asal Sumatera Barat, yang juga penggagas Poros Senator Indonesia, Nofi Chandra. Menurutnya, dinasti politik memang tidak boleh dibatasi. Karena demokrasi yang baik harus melibatkan siapa saja.

Tapi sistem demokrasi di negara kita harus diperbaiki lebih dahulu agar dinasti politik tidak mengambil keuntungan untuk pihak keluarganya dengan jabatan yang dipegangnya saat ini.

"Jadi saya setuju poitik dinasti tidak dibatasi tapi belum sekarang. Tapi setelah diperbaiki sistem pemilihan di negara kita. Seperti penguatan terhadap Bawaslu yang tidak hanya sekedar pemanis pemilu tapi diberi kewenangan menyelidiki langsung setiap pelanggaran pilkada atau pemilu," demikian Nofi Chandra.