TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak agar Presiden Indonesia Joko Widodo untuk segera melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

"Ini bukan hanya masalah Buwas. Ini masalah satu institusi. Kami mendesak agar Presiden membentuk tim independen yang diketuai oleh dirinya untuk melakukan reformasi Polri," ujarnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Muhammadiyah bersama dengan ILR, YLBHI, LBH Jakarta, Teppi, KontraS dan PSHK juga bersama melakukan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi Polri.

Koalisi tersebut telah membuat petisi #CopotBuwas di www.change.org dengan harapan masyarakat mengerti tentang apa yang sudah dilakukan oleh Budi Waseso dan Polri dalam melakukan kriminalisasi terhadap aktivis antikorupsi.

"Modal pertama Jokowi jadi Presiden itu karena dia bersih. Kami tidak menginginkan saat pemerintahan beliau justru menjadi masa kelam pemberantasan korupsi," katanya

Diakuinya, jumlah penandatangan petisi tersebut telah mencapai 16.338 tandatangan. Serta petisi tersebut akan segera langsung kirim ke istana negara.

"Petisi ini kami buat atas dasar penghinaan Kabareskrim terhadap Buya Syafii Maarif dan itu telah menyakiti hati kami dan bangsa Indonesia," kata Dahnil.