Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hasil Survei SMRC: Nilai Menteri Tedjo Edhy Purdijanto Buruk

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei bahwa Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijanto mendapat nilai paling buruk.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Y Gustaman
zoom-in Hasil Survei SMRC: Nilai Menteri Tedjo Edhy Purdijanto Buruk
TRIBUN/DANY PERMANA
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijanto melakukan konferensi pers bersama Jaksa Agung, Pimpinan KPK, Plt Kapolri, dan Menkumham di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015). KPK melimpahkan kasus rekening gendut Budi Gunawan kepada Kejaksaan dengan alasan Budi Gunawan telah menang pra peradilan melawan KPK. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTASaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membeberkan hasil survei terhadap kinerja menteri Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK awal Juli ini.

Hasilnya, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mendapat nilai paling buruk. Ia hanya mendapat nilai 9,9 persen berdasar kepuasan responden. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapat rapor terbaik.

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan menilai kinerja buruk Tedjo disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, Tedjo sering menimbulkan pernyataan kontroversial di masyarakat.

Beberapa pernyataannya, termasuk menyebut pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai orang tidak jelas. Belum lagi, kemampuannya mengkoordinasikan anak buah sangat diragukan.

"Yang ditangkap masyarakat, yang menyebabkan kinerja Menko Polhukam Tedjo kinerjanya dinilai rendah," kata Djayadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Presiden Jokowi diminta mengevaluasi kinerja anak buahnya. Apalagi, Jokowi sudah mendapat laporan kinerja enam bulanan yang dibuat Kepala Staf Kepresidenen Luhut Panjaitan.

Berita Rekomendasi

Menurut dia, jika memang Tedjo mendapat rapor merah, tidak ada salahnya diganti. Hanya saja, ia memprediksi perombakan kabinet akan dilakukan pada Oktober nanti.

"Ini dilakukan agar Jokowi punya alasan kuat dari segi waktu untuk me-reshuffle menterinya ketika masa kerjanya setahun. Ada perbaikan atau tidak di bidang Polhukam, Jokowi bisa beri pertimbangan dipindah atau diganti (Menko Polhukam)," kata Djayadi.

Jika Tedjo layak diganti, figur Moeldoko ideal memimpin Kemenko Polhukam. Apalagi, Moeldoko baru saja pensiun sebagai panglima TNI dan tenaganya masih dibutuhkan.

"Moeldoko orangnya bagus, kinerjanya tak buruk dan punya prestasi. Selama jadi panglima TNI, dia bisa bekerja sama dengan presiden," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas