TRIBUNNEWS.COM – Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang penting diperhatikan dalam membangun kesejahteraan sebuah bangsa. Pasalnya, semua hitung-hitungan ekonomi rumah tangga terjadi di dalam keluarga. Jika tidak ada perencanaan matang, kehidupan keluarga terutama anak-anak dapat terancam di masa depan.

Rentenir yang hanya bisa menawarkan janji manis tentu bukan pilihan tepat dalam membangun kesejahteraan keluarga. Oknum tidak bertanggung jawab itu hanya bisa menawarkan solusi jangka pendek tanpa memperhatikan masa depan keluarga lebih lanjut.

Dibanding terikat hutang dari rentenir, pemerintah menyediakan satu solusi tepat bagi keluarga yang ingin menambah kesejahteraan dan produktivitas hidup. Solusi itu bernama PSKS yang diluncurkan Kementerian Sosial sejak April 2015 lalu.

Banyak pihak mengatakan, program tersebut sangat membantu kemandirian dan produktivitas keluarga. Kesejahteraan keluarga pun perlahan dapat meningkat.

Semua hasil peningkatan kesejahteraan itu berasal dari dana sebesar Rp 600 ribu per tiga bulan yang diberikan pemerintah. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Mulai dari memperbesar modal usaha sampai tabungan untuk masa depan keluarga kelak.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sendiri pernah mengikuti proses pengambilan PSKS dan bertanya langsung pada warga. Tak disangka, jawaban para warga tersebut menyiratkan sebuah harapan akan kemandirian dan produktivitas kehidupan keluarga.

“Saya tanya (dana PSKS) untuk apa, katanya mau jualan cendol. Saya tanya ibu yang lain lagi, katanya diambil semua untuk jual gorengan. PSKS ini kan harapannya (memang) membangun kemandirian dan produktivitas keluarga,” ujar Khofifah.

Melihat semangat usaha para penerima dana PSKS, Khofifah tidak mempermasalahkan jika penerima tidak menyimpan dana di rekening kantor pos, selama tujuannya tetap membangun kemandirian dan produktivitas kehidupan.

“Ini kan lebih baik daripada mereka menggunakan jasa rentenir,” tambah Khofifah.

Para penerima PSKS itu biasanya memang datang mengambil dana dengan berbagai tujuan. Ada yang mengambil Rp 400 ribu, ada pula yang mengambil Rp 600 ribu. Jumlah pengambilan dana tersebut tidak dipermasalahkan selama tujuannya produktif.

Bantuan dana PSKS tersebut dinilai telah tepat sasaran. Para pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dapat mencairkannya di kantor pos besar di kota atau kabupaten.

Hingga saat ini, PSKS mampu telah menjangkau sekitar 15,5 juta penerima dari total 16,3 juta. Dengan demikian, sekitar 98,1 persen target program tersebut telah tercapai.

Melihat antusiasme masyarakat yang begitu besar pada setiap jadwal pencairan dana PSKS, program tersebut direncanakan akan dilanjutkan pada tahun depan. Program dari Kementerian Sosial itu diharapkan dapat benar-benar membantu keluarga Indonesia mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. (advertorial)