TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini memasuki tahapan tiga mulai dipertanyakan sejumlah pihak.

Sebab, nama-nama yang lolos merupakan wajah-wajah lama yang netralitasnya masih dipertanyakan, padahal KPK ke depan diharapkan diisi oleh orang yang benar-benar independen, serta tidak memiliki motif politik tertentu.

Demikian disampaikan Samheru, koordinator aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat KPK, saat menggelar unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2015).

Menurutnya, pengalaman KPK sebelumnya saat dipimpin Abraham Samad, tidak boleh terjadi lagi. Di mana hasrat politik terselubung ujung-ujungnya untuk memperoleh kekuasaan.

Itu belum termasuk bocornya sprindik Anas Urbaningrum dan penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan yang kandas saat di praperadilan.

"Saat ini telah tembus (lolos) nama-nama calon yang tidak memiliki kualitas, independensinya dipertanyakan. Dia bisa melemahkan dan menghancurkan KPK," kata Samheru.

Selain menyampaikan aspirasinya, para pendemo juga membawa puluhan spanduk bertuliskan aspirasi.
‎
Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak Pansel KPK untuk membatalkan mereka-mereka yang memiliki rekam jejak buruk.

Khususnya mereka yang pernah mengambil keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Kepada DPR dan Presiden Joko Widodo, mereka meminta untuk tidak memilihnya.

"Kami minta mereka mundur dari bursa pencalonan pimpinan KPK agar netralitas KPK tetap terjaga dari upaya-upaya politisasi peran dan fungsi KPK ke depan," ujarnya.‎