TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menekankan data penerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) harus valid agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Dia menjelaskan, kunci penyaluran dana PSKS adalah validitas data dimana pada saat pendataan benar-benar pemerintah kabupaten/kota melalui kepala desa dan ketua rukun tetangga (RT) menyisir wilayahnya.

Untuk mengantisipasi penyaluran dana PSKS tidak tepat sasaran seperti yang terjadi saat ini, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial secara bertahap melakukan perbaikan.

"Kementerian Sosial sekarang ini secara bertahap akan melakukan validasi data penerima PSKS secara bertahap sebelum kartu dicetak untuk penyaluran dana berikutnya," ungkap Khofifah Indar Parawansa kepada sejumlah media di daerah itu.

Hal ini diungkapkan, berkaitan dengan penyaluran dana PSKS di Kabupaten Nunukan yang sebagian besar diterima rumah tangga sasaran (RTS) tidak layak menerima karena dianggap bukan warga miskin.

Data yang diperoleh dari Kantor Pos Kabupaten Nunukan, jumlah RTS penerima PSKS untuk Januari-Maret 2015 sebanyak 9.748 orang ternyata sekitar 80 persen warga mampu dari aspek ekonomi sehingga dianggap tidak tepat sasaran.

Sedangkan untuk lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara jumlah penerima PSKS sebanyak 24.592 RTS masing-masing Kabupaten Bulungan 3.873 RTS, Kota Tarakan 6.546 RTS, Kabupaten Malinau 3.524 RTS dan Kabupaten Tana Tidung sebanyak 901 RTS. (advertorial)