Antara Politik Uang dan Politik Dinasti

Pilkada serentak akan diadakan pada 9 Desember tahun ini. Pendaftaran bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota sudah akan dimulai. Terus terang kita tak melihat pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum akan mampu membendung politik uang dan politik dinasti. Para calon gubernur, bupati, dan wali kota yang tak punya uang suka atau tidak suka akan tersingkir. Calon independen akan semakin terengah-engah. Dengan berat hati kita akan berhadapan dengan kekuasaan uang meski kita akan dihibur dengan pidato kampanye yang seolah berpihak kepada rakyat banyak. Mungkin para pendiri negara ini tak pernah bisa membayangkan bahwa "kedaulatan rakyat" yang mereka cita-citakan dulu sudah berubah jadi kedaulatan uang.

Todung Mulya Lubis
Dewan Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Agustus 2015, di halaman 7 dengan judul "Antara Politik Uang dan Politik Dinasti".