Gubernur Gatot Minta Penyidik KPK Usut Bupati Penerima Bansos

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho meminta penyidik KPK mengusut tuntas korupsi dana bantuan sosial sampai bupati, dan kasus BDB Sumatera Utara diambil dari Kejaksaan Agung.
‎
"‎Bansos itu kan juga tidak berdiri sendiri. Dari DPRD juga kan pengesahannya, jadi ya sudah diusut semua," kata pengacara Razman Arief Nasution, kuasa hukum Gatot, di KPK, Senin (3/8/2015) malam.
‎
Razman juga meminta penyidik KPK mengusut semua orang yang menikmati dana bansos. ‎"Ada bupati misalnya terima bansos dan BDB, kejar saja pertanggungjawabannya sampai ke sana," kata dia.
‎
Razman khawatir jika kasus dana bansos tak tuntas jika ditangani kejaksaan. Sehingga kasus tersebut hanya merugikan kliennya. Lagipula kasus bansos cepat masuk pengadilan bersamaan kasus dugaan suap hakim PTUN Medan.‎
‎
‎"Jadi akan lebih independen, KPK yang menangani kasus bansos, BDB, dan lain-lain tahun 2012 dan 2013," kata Razman.