Kabareskrim Setuju Koruptor Dihukum Mati Selagi Undang-Undang Mengatur
Kabareskrim Komjen Budi Waseso menilai wacana tersebut sah saja untuk diterapkan selama ada undang-undang yang mengaturnya.
Tayang:
Penulis:
Theresia Felisiani
Editor:
Y Gustaman
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Seskab-Teddy-Indra-Wijaya-kiri-dan-mantan-Wamenlu-Dino-Patti-Djalal.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/budi-waseso-nih8_20150716_142055.jpg)
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana hukuman mati bagi koruptor, salah satu hasil Muktamar ke-33 Nadhlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, terus bergulir.
Kabareskrim Komjen Budi Waseso menilai wacana tersebut sah saja untuk diterapkan selama ada undang-undang yang mengaturnya. "Silakan saja selama hukumnya ada," ujar dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2015).
Mantan Kapolda Gorontalo itu memastikan tidak memiliki kapasitas menilai soal pantas tidaknya hukuman mati itu untuk para koruptor. "Polisi hanya menjalankan undang-undang, tidak ada kapasitas untuk menilai," imbuh Budi.
Berita Populer
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/api-kebangsaan-lagiii.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/3-Peringatan-Penting-pada-2-Juni-2026.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ryamizard-ryacudu-di-pulau-dua-resto.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Menteri-ESDM-Bahlil-Lahadalia-di-Istana-Kepresidenan-321.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/brin-revised.jpg)