Ringkasan Berita:

• Seskab Teddy Indra Wijaya merespons kritik Dino Patti Djalal terkait kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.
• Teddy menyebut diplomasi dibangun jangka panjang dan menolak anggapan kunjungan bersifat seremonial.
• Ia juga menyinggung masa jabatan Dino saat pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Hubungan antara pejabat pemerintahan aktif dan pengamat sekaligus diplomat senior kembali menghangat setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melontarkan respons menohok untuk menjawab kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.

Respons Teddy: Apresiasi Berujung Sindiran

Teddy membuka tanggapannya dengan apresiasi atas masukan Dino Patti Djalal yang dinilai cukup cermat dan terstruktur dalam menyoroti kebijakan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Namun, apresiasi itu langsung disertai sindiran terkait masa jabatan Dino saat pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri.

“Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” kata Teddy dalam video resmi yang dirilis Senin (1/6/2026).

Sebagai catatan, Dino Patti Djalal menjabat Wakil Menteri Luar Negeri pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Juli hingga Oktober 2014.

Kritik Dino: Biaya dan Frekuensi Kunjungan Disorot

Kritik Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai perlu menjadi perhatian publik, termasuk dari sisi biaya perjalanan serta persepsi bahwa sebagian agenda bersifat seremonial.

Baca juga: Seskab Teddy Tanggapi Kritik Kunjungan LN Prabowo, Kelebihan Biaya Ditanggung Pribadi

Meluruskan Tudingan “Gagah-gahan”

Menanggapi kritik tersebut, Teddy menilai terdapat kekeliruan framing yang menyebut kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial atau “gagah-gahan”.

Ia menegaskan Presiden Prabowo menjabat di tengah situasi global yang diwarnai berbagai krisis, sehingga diplomasi tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui hubungan jangka panjang antar pemimpin negara.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak. Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gahan atau seremonial,” tegas Teddy.

Baca juga: Kritik Pedas Ray Rangkuti: DPR Lebih Sibuk Bela Presiden daripada Mengawasi, Masuk Fase 5D Plus 1H

Sentil Protokol dan Pertemuan Bilateral

Teddy juga menanggapi kritik terkait pengelolaan protokoler dan pertemuan bilateral dalam forum internasional.

Ia menegaskan bahwa penentuan prioritas pertemuan merupakan keputusan strategis Presiden bersama Menteri Luar Negeri, bukan sekadar urusan teknis protokol.

“Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas,” ujarnya.

Sikap Pemerintah atas Kritik

Di akhir pernyataannya, Teddy menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik maupun kalangan ahli.

Namun ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berbasis konteks utuh agar tidak mengaburkan capaian diplomasi luar negeri yang sedang dijalankan pemerintah.