TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengusulkan agar remitansi TKI digunakan untuk kepentingan investasi agar mempunyai nilai tambah bagi pembangunan di pedesaan.

"Sebab sebagian besar keluarga TKI berasal dari pedesaan, dibutuhkan dana segar masyarakat diaspora dan TKI untuk membangun daerah asal," kata Nusron Wahid dalam pertemuan antara Kementerian Luar Negeri RI bersama BNP2TKI dengan 1.000 TKI dan Diaspora Indonesia, di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, dan Direktur WNI dan BHI Lalu Muhammad Iqbal, serta menghadirkan para pembicara dari kalangan Diaspora Indonesia dan TKI purna yang sukses.

Menurut Nusron, saat ini tercatat ada 6 juta WNI yang bekerja di luar negeri dan berkontribusi memberikan remitansi sebesar 8,4 miliar USD tiap tahun. Sedangkan total investasi asing hanya 16 miliar USD.

“Artinya kontribusi TKI merupakan separuh dari nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Nusron, uang TKI lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Untuk itu, pemerintah hadir memberikan pendampingan dan pemberdayaan agar uangnya bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di desa dan digunakan untuk kepentingan investasi.

Nusron juga menyatakan bahwa permasalahan TKI di hulu masih terus dibenahi. Kita, pemerintah menginginkan agar proses penempatan dan perlindungan TKI harus satu pintu. Saya inginkan kedepannya, proses penempatan TKI sama dengan proses di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” jelas Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mengatakan bahwa lapangan kerja di dalam negeri masih terbatas. Karena itu, migrasi tenaga kerja Indonesia tak terhindarkan. Dan dalam menghadapi itu, yang terpenting adalah Negara memfasilitasinya dan terus berupaya agar penempatan dan perlindungan terhadap TKI terus dibenahi.

“Migrasi adalah pilihan, bukan kewajiban. Migrasi tidak dapat dielakkan, maka negara harus hadir untuk memfasilitasi migrasi yang aman, nyaman dan murah untuk melindungi TKI,” kata Nusron Wahid,

Ditambahkannya, masalah yang ada saat ini bukan lagi di PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) tetapi ada di individu atau perorangan. Mereka ini mengirim TKI tanpa melalui prosedur yang berlaku.

“Kalau PPTKIS yang bermasalah itu gampang, tinggal 'jejek' saja. Perilaku individu ini sudah murni kejahatan,” tukasnya.

Kegiatan ini merupakan pertemuan terbesar antara TKI dan Diaspora Indonesia yang pernah diadakan di dalam negeri. Dihadiri oleh 1000 TKI, yang terdiri dari 420 orang dari Jakarta, 330 orang dari Jawa Barat dan 250 orang dari Banten. Pertemuan ribuan TKI dengan Diaspora ini merupakan salah satu side events Kongres Diaspora Indonesia Ketiga (KDI III) yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 12 - 14 Agustus 2015.

Karenanya, Nusron Wahid juga mengucapkan terimakasih, sekaligus memberikan penghargaan terhadap Kementerian Luar Negeri atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan kegiatan Pertemuan 1000 TKI dengan Diaspora Indonesia ini.